Berita

Jakarta – Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pertumbuhan digital economy, artificial intelligence, big data, serta komputerisasi di semua sektor membutuhkan Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kondisi ini juga menuntut pola pendidikan dan pelatihan yang dilakukan ASN turut berubah sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, perubahan yang sangat cepat di era revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan bagi Widyaiswara. Widyaiswara harus mampu beradaptasi dengan melakukan inovasi terhadap metode pembelajaran yang diberikan.

“Era Industri 4.0 ini ditandai dengan pergeseran banyak hal. Widyaiswara sebagai pendidik aparatur sipil negara juga harus melakukan up grade kemampuan, khususnya dalam bahan ajar dan metode penyampaian materi pembelajaran agar tidak ketinggalan jaman,” kata dia saat memberikan sambutan dalam Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, digitalisasi pemerintahan merupakan hal yang tidak mungkin kita hindari. Tuntutan pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah untuk memperoleh layanan yang prima adalah suatu keniscayaan.

“Cara pikir kita sebagai aparatur juga harus berubah menyesuaikan perkembangan jaman. LAN pun juga mengikuti perkembangan dengan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis elektronik yang saat ini terus kita sempurnakan,” jelas dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, tidak lain adalah sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang mendera semua aspek kehidupan. Apalagi tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat. Kompetisi dengan berbagai negara tidak dapat dihindarkan di era sekarang ini.

“Kita masih memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan  ASN berkelas dunia dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif dan edukatif seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training. Dengan sistem ini, harapan kita untuk meningkatkan kualitas ASN di Indonesia segera terwujud,” jelasnya. (choky/irene/budiprayitno)

Peserta Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama

Rabu, 18 April 2018 – Kamis, 19 April 2018

 

No

Nama

Judul Orasi

Instansi

WI ORASI DAN PENGUKUHAN

1

Dr. H. Muhammad Anwar, M.Pd

Evaluasi Program Diklat Guru Pendidikan Jasmani pada Kelompok Kerja Guru Kota Makassar.

LPMP Sulsel

2

Drs. M. Kamil, ST, MT

Analisa Pengembangan SMKN 1 Bireun dan SMKN 2 Pangkalpinang terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan.

P4TK Bidang Bangunan dan Listrik Medan

3

Dra. Tutik Purwaningsih, M.Psi

Hubungan Adversity Quotient, Kepemimpinan Visioner, dengan Kreatifitas Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru di Badiklat Provinsi Jawa Timur

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

4

Tri Retno Widiyanti, M.Pd

Pengaruh Perubahan Kurikulum Diklat Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Birokrasi Pemerintah

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

5

Ida Zuraida, LLM

Harmonisasi Ketentuan Pajak Nasional dengan Ketentuan Pajak Internasional

BPPK Kementerian Keuangan

6

Dr. Drs. Nanang Nugraha, SH, MH, M.Si

Analisis Efektivitas Implementasi Proyek Perubahan Diklatpim III Pola Baru Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta

BKPSDM Kabupaten Purwakarta

7

Dr. H. Deden Thosin Waskita, M.Pd

Inovasi Pelayanan Publik Perijinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang

BKPSDM Kab Karawang

8

Sugandi, SKM, MM, MHA

Pengaruh Kurikulum Diklatpim IV Pola Baru, Kompetensi Widyaiswara, Sarana dan Prasarana, Terhadap Kepuasan dan Komitmen Peserta Diklatpim Tingkat IV di Badan Diklat Kabupaten Sukabumi

BKPSDM Kab Sukabumi

9

Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For.Sc

Kajian Implementasi Kebijakan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

Kementerian LHK

10

Dr. Pontas Sinaga, MM

Optimalisasi Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Penerapan Nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan

LIPI

WI PENGUKUHAN

11

Endang Prabandari, M.Pd

 

P4TK PERTANIAN CIANJUR

12

Dr. Ir. Sahirman, MP

 

P4TK PERTANIAN CIANJUR

13

Drs. Faris Ihsan, M.Si

 

BKPSDM Prov. NTB

14

H. Abdul Aziz, SH, MH

 

BKPSDM Prov. NTB

15

Drs. Tata Zakaria, M.Si

 

BKPSDM Prov. Banten

16

Dr. Madrikan, M.Si

 

LPMP Jatim

17

Drs. Muhammad Abduh Makka, M.Si.

 

LPMP Sulsel

18

Ir. Eva Manjas, MP

 

BKPSDM Prov. Sumbar

 

 

 

Jakarta - Peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS tahun 2018 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Gelombang Pertama diminta untuk menjalani latsar dengan seksama dan mengambil pelajaran berharga selama proses penyelenggaraan latsar. Pesan ini disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Latsar CPNS Gelombang 1 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Selasa (17/4).

“Peserta diharapkan betul-betul menjalani latsar dengan seksama dan mengambil lesson learned dari penyelenggaraan latsar ini. Penyelenggara pun harus punya sensitifitas yang tinggi terhadap isu-isu kekinian sehingga menjadi nilai-nilai baru yang diberikan dalam latsar,” kata dia.

Kepala LAN juga berharap nilai-nilai dasar ANEKA, yaitu akuntabilitas; nasionalisme; etika publik; komitmen mutu dan anti korupsi akan menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045.

“Dalam beberapa tahun ini LAN mencoba merumuskan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang disebut ANEKA. Nilai-nilai dasar ANEKA adalah nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian nantinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LAN juga meminta kepada peserta, penyelenggara serta fasilitator untuk menjalankan proses Latsar ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan penyelenggaraan berjalan dengan standar yang baik  di semua instansi.

“CPNS saat ini patut bersyukur karena menjadi calon pegawai negeri sipil pada era sekarang. Kultur, sistem, kebijakan yang sekarang dikembangkan sudah jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang eranya sangat berbeda,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si menambahkan bahwa terdapat beberapa agenda dalam penyelenggaraan Latsar pada tahun 2018 ini sesuai dengan PerkaLAN No. 25 Tahun 2017. Agenda itu termuat dalam kurikulum pembentukan karakter CPNS dan penguatan kompetensi teknis bidang masing-masing,  yaitu agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda Kedudukan PNS dalam NKRI dan agenda habituasi melalui metode pembelajaran yang variatif dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Metode pelatihan dasar untuk golongan III ini telah menggunakan pendekatan expressional learning, dengan memanfaatkan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, seperti pembekalan materi, diskusi kelompok, pemutaran film pendek, simulasi dan ilustrasi dari sejumlah aktifitas belajar serta studi kasus yang telah dirancang di dalam kelas-kelas pembelajaran nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui Pelatihan Dasar Gelombang Pertama yang diselenggarakan LAN kali ini terdapat 200 peserta dari 7 (tujuh) instansi yang dibagi ke dalam 5 (lima) angkatan. Peserta berasal dari LAPAN, BKPM, ANRI, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lampung Selatan dan LAN. (irena/choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan.

“Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence base yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, penggunaan data dan fakta (evidence base) yang relevan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Salah satu dasar yang bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah hasil penelitian.

“Permasalahan yang muncul dalam kebijakan yang sering kali kita hadapi adalah kebijakan umumnya hanya dirumuskan oleh perumus kebijakan yang berasal dari bidang hukum saja. Sehingga konten dan pertimbangan terhadap kepentingan publik menjadi terabaikan,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, pada posisi inilah para analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.

Lembaga Administrasi Negara, lanjut Kepala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kebijakan di Indonesia. Salah satunya dengan mendidik dan melatih para analis kebijakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing di setiap instansi pemerintah. Keseriusan Lembaga Administrasi Negara memperbaiki kualitas kebijakan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan calon analis kebijakan tetapi juga memperjuangkan analis kebijakan menjadi sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi.

“Kita juga sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analis kebijakan. Ke depan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang pretisius dengan ditunjang standar kompetensi yang diakui secara nasional yang dibuktikan dengan sertificate of competence di bidang analis kebijakan,” jelas dia. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta – Large amounts of funds, energy and time have been poured into bureaucratic reform but there has been no significant change. Bureaucracy reform process in Indonesia is not yet optimal. Therefore, new methods in bureaucratic reform need to be established in order to achieve good governance.

 “New methods and ways need to be established for successful bureaucratic reform. So far, bureaucratic reform is not yet performed in accordance with good governance principles,” said Chairman of LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si during the opening of Reform Leaders Academy Training batch XII entitled “Revitalization of waterfront or River Naturalization,” at Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan Jakarta, on Monday (16/4).    

He mentioned key success of bureaucratic reforms were coordination and synergy of central and local government institutions. Therefore, the mindset of State Civil Apparatus need to be changed by eliminating sectoral ego and mental blocks which hinder the success of in progress bureaucratic reform.

According to Chairman of LAN, this kind of concept was called The Whole of Government Perspective. To deliver qualified services to the public and establish successful bureaucratic reform, State Civil Apparatus should collaborate and work hand in hand both at local and central government level.

 “I believe through whole of governance perspective, public issues in this country could be solved. I hope RLA education and training will be able to develop the concept of governance roles. Since participants will be given actual issues and then collaborate to solve the issues,” he stated.

Chairman of LAN further explained that Reform Leader Academy education and training was the reflection of this country ASN in addressing national issues by collaborating and finding policy solution recommendations.

“In this context, the participants are expected to interact and build collaboration culture of all elements to solve the problems raised in this training,” he explained.  

Jakarta – Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) melakukan Public Hearing mengenai Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada LAN, di Aula Makarti Bhakti Nagari Lt. 8, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (11/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol LAN Elly Fatimah mengatakan, public hearing  ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari sejumlah pihak. Harapannya apabila Peraturan Pemerintah itu nantinya terbit tidak akan terjadi lagi keberatan.

“RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBP LAN ini sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, sebelum ditandatangani oleh Presiden, kita lakukan uji publik terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut dia, dalam RPP Jenis dan Tarif PNBP LAN terdapat beberapa perubahan berupa penambahan pasal-pasal. Salah satunya adalah adanya penambahan Pasal 3A yang memberi keistimewaan tarif semester paling rendah mulai dari 0% hingga 50% pada mahasiswa berprestasi Program Diploma dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mulai tahun akademik 2017. (Ima/humas)