Berita

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat akan mulai menerapkan kartu kredit perusahaan (corporate card) untuk transaksi keperluan dinas demi peningkatan efisiensi penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

“Penerapan corporate card ini akan semakin memudahkan organisasi saat menghadapi audit BPK. Karena semua transaksi akan terekam dengan jelas di sistem perbankan,” jelas Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH., MBA., saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Corporate Card dalam Rangka Uang Persediaan”, di Ruang Kelas A dan Ruang Kelas B, LAN Veteran, Rabu (24/10).

Menurut dia, penerapan corporate card ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu masa peralihan. Namun ke depan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan kedinasan dan operasional organisasi nantinya akan menggunakan sistem baru ini secara permanen.

“Untuk masa permulaan ini, penggunaan dan pemilikan corporate card di LAN masih dibatasi. Namun, secara bertahap nantinya seluruh transaksi akan menggunakan sistem ini,” jelas dia.

Menurut Sri Hadiati, keputusan membatasi penggunaaan dan pemilikan corporate card ini dilatar belakangi alasan yang cukup mendasar. LAN ingin agar seluruh pegawai terlebih dulu mengetahui teknis dan beban tanggung jawab dari penggunaan corporate card.

“Untuk sementara ini memang masih terbatas. Kita masih menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas saja, misalnya untuk transportasi dan akomodasi hotel. Namun, saya harap pada akhirnya nanti semua transaksi akan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sehingga akhirnya tidak ada lagi cash yang beredar di tangan pegawai,” kata Sekretaris Utama. 

Selain masih dibatasi untuk transaksi tertentu, kata Sestama, personel yang dapat memiliki corporate card untuk saat ini juga masih pegawai tertentu saja. Pegawai-pegawai yang diprioritaskan untuk mendapat corporate card pada masa transisi awal ini adalah mereka yang memiliki frekuensi tugas perjalanan dinas tertinggi. Selain itu, para pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi juga termasuk pegawai yang diprioritaskan memperoleh corporate card.

“Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus pandai dalam menggunakan kartu ini. Jangan sampai kita mudah menggesek, tapi kemudian lupa pada kewajiban untuk membayar,” pungkasnya.

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat akan mulai menerapkan kartu kredit perusahaan (corporate card) untuk transaksi keperluan dinas demi peningkatan efisiensi penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

“Penerapan corporate card ini akan semakin memudahkan organisasi saat menghadapi audit BPK. Karena semua transaksi akan terekam dengan jelas di sistem perbankan,” jelas Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH., MBA., saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Corporate Card dalam Rangka Uang Persediaan”, di Ruang Kelas A dan Ruang Kelas B, LAN Veteran, Rabu (24/10).

Menurut dia, penerapan corporate card ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu masa peralihan. Namun ke depan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan kedinasan dan operasional organisasi nantinya akan menggunakan sistem baru ini secara permanen.

“Untuk masa permulaan ini, penggunaan dan pemilikan corporate card di LAN masih dibatasi. Namun, secara bertahap nantinya seluruh transaksi akan menggunakan sistem ini,” jelas dia.

Menurut Sri Hadiati, keputusan membatasi penggunaaan dan pemilikan corporate card ini dilatar belakangi alasan yang cukup mendasar. LAN ingin agar seluruh pegawai terlebih dulu mengetahui teknis dan beban tanggung jawab dari penggunaan corporate card.

“Untuk sementara ini memang masih terbatas. Kita masih menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas saja, misalnya untuk transportasi dan akomodasi hotel. Namun, saya harap pada akhirnya nanti semua transaksi akan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sehingga akhirnya tidak ada lagi cash yang beredar di tangan pegawai,” kata Sekretaris Utama. 

Selain masih dibatasi untuk transaksi tertentu, kata Sestama, personel yang dapat memiliki corporate card untuk saat ini juga masih pegawai tertentu saja. Pegawai-pegawai yang diprioritaskan untuk mendapat corporate card pada masa transisi awal ini adalah mereka yang memiliki frekuensi tugas perjalanan dinas tertinggi. Selain itu, para pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi juga termasuk pegawai yang diprioritaskan memperoleh corporate card.

“Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus pandai dalam menggunakan kartu ini. Jangan sampai kita mudah menggesek, tapi kemudian lupa pada kewajiban untuk membayar,” pungkasnya.

Jakarta - Widyaiswara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan kompetensi PNS. Untuk itu, Widyaiswara harus mendidik dan melatih PNS dengan pola pembelajaran yang konstruktif sesuai dengan perkembangan jaman.

“Sekarang kita menuntut para Widyaiswara untuk memiliki pemikiran yang lebih konstruktif serta kontekstual dengan dinamika yang saat ini berkembang cepat. Widyaiswara harus berkontribusi bagi pengembangan kompetensi ASN,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si pada pidatonya di hadapan 13 Widyaiswara Ahli Utama dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, Widyaisara merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter PNS yang profesional. Apalagi Widyaiswara Utama yang saat ini baru saja dikukuhkan, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi.

“Bagaimana pun ketika seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan yang tinggi, dia akan dilihat banyak orang. Widyaiswara Ahli Utama sebagai jenjang tertinggi adalah guru bangsa sehingga harus bisa menjadi contoh dan memberi teladan untuk yang lainnya,” katanya.

Selain memiliki tanggung jawab etika yang berkaitan dengan jabatannya, menurut Kepala LAN, Widyaiswara Ahli Utama juga dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik.

“Widyaiswara Ahli Utama harus mampu menghasilkan berbagai terobosan serta cara baru dalam mengembangkan bahan ajar. Mereka juga harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana kita harus mengembangkan metode pelatihan,”kata dia.

Menurut Kepala LAN, perubahan pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sangat diperlukan karena adanya gerak laju perubahan di era revolusi industri 4.0. Hal ini menyebabkan semua pihak harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

“Kondisi ini menuntut adanya terobosan baru dalam bekerja, penggunaan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, serta keharusan untuk memperhitungkan lagi dengan jeli dan detail kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan-kemungkinan aspek apa saja yang bisa kita kembangkan,” jelas dia.

Ke depannya, untuk pengelolaan jabatan Widyaiswara, Kepala LAN mengungkapkan keinginan agar Widyaiswara bisa mendapatkan gelar profesor. Hal ini didasari oleh banyaknya Widyaiswara dengan kualitas yang bagus, telah mampu menghasilkan terobosan luar biasa, dan banyak memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan untuk pengembangan kompetensi ASN.

“Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan agar sekaligus menjadi motivasi bagi kawan-kawan Widyaiswara selain juga sebagai reward atas prestasi,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta - Belum meratanya sebaran aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai penyebab tak kunjung membaiknya mutu pelayanan publik. Sebagian besar ASN saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, pemerataan sebaran ASN dan kompetensi aparatur menjadi kunci perbaikan kinerja birokrasi.

“Sebaran konsentrasi PNS di kota-kota besar ini menjadi persoalan yang dilematis. Karena akhirnya mereduksi kehadiran negara, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pelayanan,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Pameran Inovasi dan Budaya Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I Angkatan XXXIX, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, perlu ada upaya penataan ulang terhadap distribusi PNS. Dengan demikian, setiap warga negara mampu merasakan kehadiran peran negara melalui aparaturnya di setiap wilayah, termasuk wilayah terluar ataupun terpencil.

Gelaran pameran inovasi dan budaya nasional yang saat ini kita pamerkan, lanjut Kepala LAN, menjadi cerminan bahwa Indonesia itu sangat luas. Wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keragaman suku, agama, budaya, dan karakteristiknya.

“Pameran ini memberikan gambaran bahwa penyebaran ASN harus merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia,” tambah dia.

Menurut Kepala LAN, pameran inovasi dan budaya ini juga mengandung pesan bahwa peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. I yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah daerah harus memiliki pemikiran yang holistik dalam memandang persoalan bangsa. Selain itu, pelatihan kepemimpinan ini juga menjadi wujud keseriusan pemerintah untuk mencetak para pimpinan nasional meskipun terhalang oleh kendala geografis maupun budaya.

“Jadi kendala geografis maupun budaya bukanlah halangan tapi menjadi pendorong bagi kita semua bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan hak setiap aparatur. Dengan demikian pemerataan kompetensi menjangkau ke semua wilayah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si juga meninjau stand pameran para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang berisi hasil proyek perubahan dan inovasi yang dilakukan para peserta. Selain itu, stand pameran itu juga dihias dengan tema budaya sesuai dengan asal wilayah para peserta pelatihan. (choky/budiprayitno)

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematikan khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur PNS dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPAA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, saat ini jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejuah ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional. (ima/budiprayitno)