Berita

Jakarta - Salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Hingga saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisis rasional yang memadai. Padahal kualitas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Peluncuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan tema “Kebijakan Publik Untuk Pelayanan yang Lebih Baik”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA LAN Jakarta, Kamis (7/5).

Acara itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN & RB Damayani Tyastianti, Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Kemenko PMK Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Lies Marcoes, serta Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Gunawan.

“Salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam membuat kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks,” jelasnya.

Oleh karena itu, perbaikan kualitas kebijakan yang disertai dengan instrumen yang baku untuk dapat mengukur kualitas kebijakan menjadi penting. Sehingga, kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.

“Perbaikan manajemen hulu kebijakan merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah hilir kebijakan public. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Dia

Kepala LAN menambahkan bahwa untuk memandu upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut, LAN menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufik mengemukakan contoh salah satunya dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN bahwa Indonesia banyak tertinggal. Pemerintah masih belum bisa optimal bersaing di dunia internasional karena belum melihat perancangan kebijakan berdasarkan bukti. Kebijakan masih dianggap sebagai sekedar regulasi dan tidak berbasis bukti sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan di masa yang akan datang.

“Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua. Ke depan jika kita ingin menjadi bangsa yang world class maka kebijakan-kebijakannya harus responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi. Paradigma ini perlu kita ubah dalam memecahkan problem-problem kebangsaan kita,” jelasnya.

Dia mengatakan keberadaan IKK merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kualitas kebijakan.

“IKK bukan hanya merupakan instrument untuk mengukur, tetapi sebagai sarana untuk belajar membuat kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan,” jelasnya. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun anggaran 2017. Laporan BPK tersebut diserahkan langsung oleh anggota III BPK Achsanul Qosasi didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer W. Rajagukguk kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, Msi, di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Selasa (5/6).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN tahun anggaran 2015 itu menempatkan LAN selama sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan, dari 38 entitas yang menjadi objek pemeriksaan pada tahun 2017, saat ini sudah tidak ada lagi Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Disclaimer.

“Pemeriksaan pada tahun 2017, terdapat beberapa hal yang patut diapresiasi, karena tidak ada lagi yang mendapat predikat disclaimer,” jelasnya.

Achsanul mengatakan, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah melihat mutu transparansi, terutama kepatuhan terhadap peraturan. Dia menghimbau kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk terbuka dan berkomunikasi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami.

“Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset “mencari salah”. Yang dilakukan auditor adalah mengkonfirmasi kebenaran, bahwa apa yang dilakukan Kementerian dan Lembaga tersebut sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah diberitahu dimana kesalahannya,” jelasnya.

Achsanul menyadari bahwa kesalahan juga mungkin terjadi dari pihaknya, oleh karena itu peluang komunikasi dan konsultasi dibuka selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan klarifikasi. Dia berharap Kementerian dan Lembaga yang diaudit dapat berperan aktif untuk menindaklanjuti apabila ditemukan permasalahan dan temuan.

“Kami tidak ingin rekomendasi terus mengendap di tempat bapak hingga berlanjut dan berganti pemimpin. Apabila tidak segera ditindaklanjuti dan diselesaikan akan membebani karir profesionalisme karir Bapak/Ibu sebagai birokrat dan abdi negara. Apabila ada temuan yang sudah tidak mungkin lagi ditindaklanjuti karena kementerian sudah melebur, struktur organisasi sudah berubah dan sebagainya, mohon dilaporkan kepada kami secara tertulis sehingga dapat kami tindaklanjuti dan dapat diselesaikan,” pungkasnya. (irena/budiprayitno)