Berita

Jakarta – Sebagai alat komunikasi kedinasan yang resmi dalam menjalanakan tugas dan fungsi, naskah dinas merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan PNS. Oleh karena itu, kemampuan menyusun naskah dinas sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku mutlak dimiliki setiap pegawai instansi pemerintah.

“Banyak dari kita masih menganggap urusan naskah dinas sebagai hal yang sepele. Namun, nyatanya masih banyak yang kebingungan saat harus menyusun surat dinas,” kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Reni Suzana, MPAA, dalam sambutannya di acara Diskusi Terbatas tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN, di Ruang Kelas A Gedung A kantor LAN Veteran, Rabu (15/8).

Acara yang dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi dan perwakilan dari seluruh unit kerja LAN ini mengagendakan dua hal penting, yaitu sosialisasi Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas bagi PNS di Lingkungan LAN, dan juga sebagai entry meeting untuk persiapan Pengawasan Kearsipan Internal LAN.

Reny mengatakan, dengan adanya sosialisasi melalui kegiatan Diskusi Terbatas ini diharapkan kesalahan dalam penyusunan naskah dan surat dinas tidak lagi terulang. Menurut dia, dalam penyusunan naskah dinas menurut Perka LAN No. 6 Tahun 2018 ada beberapa perubahan, antara lain : tentang posisi logo instansi pada naskah dinas internal, perbedaan tata cara penulisan nama jabatan pada tembusan surat dan penerima surat, serta menegaskan kembali bahwa dalam menandatangani surat dinas tidak perlu menyertakan gelar dan NIP.

Sementara itu, Kabag Arsip dan Protokol Al Zuhruf mengatakan, tiap instansi pemerintah memiliki aturan Tata Naskah Dinas yang mungkin berbeda. Namun, Perka LAN No. 6 Tahun 2018 ini berlaku untuk lingkungan internal LAN.

“Sehingga saya berharap agar dijadikan pedoman dalam penulisan tata naskah dinas,” kata dia.

Pengawasan Kearsipan Internal

Selain sosialisasi, acara itu juga dilanjutkan dengan entry meeting persiapan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan LAN. Pengawasan internal ini sebagai persiapan untuk pengawasan eksternal oleh ANRI yang rencananya akan diadakan pada tahun 2019 mendatang. Pengawasan internal ini dalam rangka penegakan Peraturan Undang-Undang Bidang Kearsipan.

Akan ada Tim Pengawasan Kearsipan Internal untuk tiap unit kerja di LAN. Mereka akan membantu dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan tiap unit. Rencananya, pengawasan kearsipan internal ini akan dimulai pada bulan September.

“Karena sekarang ANRI tidak mau lagi menerima arsip kacau. Mulai sekarang arsip yang diserahkan harus sudah siap dan utuh. Selama ini Bagian Protokol dan Arsip yang merapikan arsip-arsip dari unit kerja. Yang seperti itu sudah tidak diizinkan lagi oleh ANRI,” kata Arsiparis Madya Mindawati.

Hasil Pengawasan Kearsipan Internal akan menjadi bahan penilaian dan sumber data pembanding saat diadakannya Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI nantinya. Dengan adanya kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal ini, diharapkan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan LAN dapat lebih rapi dan terstruktur sehingga mampu meraih penghargaan dari ANRI. Rencananya, LAN akan tetap melakukan pembinaan kearsipan internal secara kontinyu agar kualitas pengelolaan arsip di lingkungan LAN dapat terus terjaga. (ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Menyambut era revolusi industri 4.0, para penyelenggara negara harus meningkatkan kompetensi serta kemampuannya guna bersaing dengan negara lain. Di era revolusi industri 4.0 ini semuanya sudah menggunakan teknologi tingkat tinggi, super komputer, otomasi, dan kecerdasan buatan yang membawa perubahan besar dalam tatan dunia. Tantangan ini harus disadari dan dipahami bersama, terutama bagi aparatur sipil negara agar mampu menghadapi tantangan tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam penutupan orasi ilmiah sekaligus pengukuhan Widyaiswara ahli utama di aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (15/8) Jakarta.

“Dalam hal peningkatan kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara terus menerus melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan latihan (diklat) bagi aparatur  di negeri ini. Kami juga terus mendorong Pusat Pendidikan dan Pengembangan Diklat (P3D) untuk bertransformasi dari diklat konvensional menjadi diklat berbasis human capital management melalui ASN Coorporate University,” tegasnya.

Dari sisi pengajar, lanjut dia, LAN terus mendorong widyaiswara yang merupakan garda terdepan dalam upaya mendidik aparatur sipil negara untuk terus memberikan peran yang lebih.

“Tidak hanya mengajar dan melatih tetapi juga mampu menginspirasi peserta didik dalam rangka mewujudkan ASN berkelas dunia,” kata dia.

Menurut Kepala LAN, sebagai pencetak kader-kader ASN yang berkelas dunia, Widyaiswara juga harus mendidik ASN yang memiliki kompetensi sebagai pelayan publik sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas sebagai aparatur sipil negara.

“Karena kemajuan sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas aparatur sipilnya. Oleh karena itu diklat menjadi kawah candra dimuka untuk menciptakan ASN yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata dia.

Saat mengukuhkan Widyaiswara Ahli Utama, Kepala LAN Adi Suryanto berpesan kepada para Widyaiswara Utama untuk terus mendorong peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemampuan ini yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan model pembelajaran baru melalui e-learning yang saat ini tengah dikembangkan LAN. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta -  Sebanyak 35 peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XII Lembaga Administrasi Negara berkunjung ke Kantor Staf Presiden untuk memaparkan hasil diklat tentang Manajemen Sungai Terpadu dengan mengambil contoh kasus Manajemen Sungai Citarum dan Ciliwung.

Para peserta Diklat RLA yang dipimpin Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN DR. Basseng diterima langsung oleh Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekologi, Sosial dan Budaya Strategis KSP Yanuar Nugroho, di Kantor Staf Presiden, Selasa (4/9). Dalam diskusi itu, para peserta RLA menawarkan program manajemen sungai dengan tema “One River One Management”.

Peserta Diklat RLA Bayu Aji memaparkan, pemilihan tema Manajemen Sungai didasari karena banyaknya sungai di Indonesia yang tercemar dengan kualitas air yang sangat buruk.

Bayu Aji mencontohkan kondisi Sungai Citarum yang saat ini dikenal sebagi sungai terkotor dengan banyak sampah. Padahal Sungai Citarum merupakan sumber air minum untuk penduduk Jakarta dan Jawa Barat.

Selain Sungai Citarum, Bayu Aji juga memaparkan kondisi Sungai Ciliwung yang terkenal dengan banjir tahunannya dan padatnya pemukiman di bantaran sungai.

“Persoalan tata kelola sungai ini tidak bisa dianggap sepele. Hampir sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sungai. Terlebih lagi masyarakat menggunakan sungai untuk dijadikan sumber air minum,” jelasnya.

Menurut Bayu Aji, ada berbagai penyebab yang mengakibatkan tata kelola sungai amburadul, di antaranya disintegrasi kebijakan, belum tersedianya satu data yang valid dan akurat, kurangnya peran serta masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum.

“Dalam konsep One River One Management, kami mengusulkan adanya satu data yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu perlu ada satu perencanaan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hal yang tak kalah penting adalah penegakan hukum dan sinergitas antar pemangku kepentingan,” paparnya.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekologi, Sosial dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho sangat mengapresiasi dan menyambut baik ide yang digagas peserta Diklat RLA dan akan mempertemukan beberapa wakil peserta dengan tim nasional untuk berdiskusi, memperbaiki dan menindaklanjuti gagasan yang disampaikan. (adi setyono/budiprayitno)

 

 

 

 

 

Jakarta - Memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat  mengejar ketertinggalan kompetensi aparatur sipil negara dengan negara-negara lain. Sebagai gambaran saat ini dari 4,5 juta pegawai ASN setidaknya 46%-nya hanya lulusan SMA, SMP bahkan masih terdapat pegawai yang tidak bisa baca tulis. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik agar profil aparatur kita menjadi semakin berkualitas.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, kondisi riil profil kompetensi PNS di Indonesia yang masih minim itu menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam rangka mengembangkan ASN di Indonesia.

“Keluarnya Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, saya harapkan menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS tingkat nasional," jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara  “Sosialisasi Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN,” di Auditorium Prof.Dr.Agus Dwiyanto,MPA, kantor LAN Veteran, Jakarta, Selasa (4/9).

Adi Suryanto mengatakan, keluarnya Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 diyakini akan mengubah perspektif pengembangan pegawai di Indonesia. Menurutnya, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi yang harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya.    

“Jadi ketika ada tambahan biaya untuk pengembangan kompetensi ASN jangan dianggap pemborosan anggaran.  Semoga keluarnya peraturan ini menjadi tonggak awal sinergitas instansi dalam mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi berkelas dunia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga menyinggung kemajuan teknologi 4.0 yang harus dimanfaatkan oleh seluruh aparatur birokrasi. Dengan kondisi sebanyak 737 lembaga diklat di seluruh Indonesia yang masih belum terintegrasi, menurut dia, pembangunan Big Data yang dapat diakses oleh seluruh ASN sangat penting untuk dilakukan.

“Karena hal ini menjadi solusi praktis bagi minimnya anggaran pengembangan pegawai yang dimiliki instansi. Di samping itu, sinergitas dan jejaring yang kuat menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan pengembangan ASN,” pungkasnya. (choky/budiprayitno)