Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta - Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN menutup secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2019 di aula Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta, Jum’at (13/9). 

Sebanyak 60 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII dinyatakan lulus dalam pelatihan yang dilakukan selama 17 minggu sejak 7 Mei 2019 dan telah melewati empat agenda pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kampus (on campus) maupun di instansi masing-masing peserta (off campus). 

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN LAN, Erfi Muthmainah, SS, MA dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa PKN Tingkat II dilakukan dengan menggunakan pendekatan experiential learning dengan memasukkan pengalaman belajar dari berbagai sumber, baik di kelas, mandiri, maupun di tempat kerja.  

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN dalam sambutannya menyampaikan bahwa kompetensi yang dibangun dalam PKN Tingkat II ini adalah kompetensi kepemimpinan strategis yang memiliki kemampuan merumuskan alternatif kebijakan yang solutif guna pencapaian hasil kerja organisasi dan kapabilitas unit kerja untuk mencapai outcome organisasi dan menjamin akuntabilitas jabatan yang diembannya. 

Muhammad Taufiq menambahkan bahwa selain mampu merumuskan kebijakan, kepemimpinan strategis mensyaratkan seorang pemimpin yang mampu mengeksekusi kebijakan, pemimpin yang mampu memimpin perubahan dan mendorong transformasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk orang lain dan juga untuk organisasinya. Lebih lanjut Taufiq mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meninggalkan legacy bagi lingkungannya, yang dapat terus menerus dikembangkan oleh organisasinya.

Selama proses pembelajaran, para peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII ini telah menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan kemampuan individual dan kemampuan kolaboratifnya berupa Proyek Perubahan di masing-masing instansi dan Policy Brief dengan judul “ Sinergi Membangun Desa Mandiri Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” yang disusun berdasarkan hasil program visitasi kepemimpinan ke Kabupaten Muaro Jambi, kabupaten Batanghari, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, didapatkan peringkat 10 besar peserta terbaik sebagai berikut:

  1. Neil El Himam, B.Sc., M.Sc. (Badan Ekonomi Kreatif)
  2. Mira Tayyiba, ST, MSEE (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
  3. Romadhaniah, M.Ec. (Kementerian Keuangan)
  4. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc. (Kementerian PPN/BAPPENAS)
  5. Erna Rosdiana, M.Si. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  6. Guspika MBA (Kementerian PPN/Bappenas)
  7. H. Erwin Widanarko, SH, SAP, M.Pd (Mahkamah Agung)
  8. Roro Vera Yuwanturi Susilastuti, S.IP., M.Si (Kementerian PAN RB)
  9. Armansyah, S.Pi., M.Si (Kementerian Ristekdikti)
  10. Bonivasius Prasetya Ictiarto (Kementerian Desa PDTT)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan 2018. Sertifikat WTP atas laporan keuangan LAN diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D kepada Sekretaris Utama (Sestama) LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09). Selain itu, dalam acara terssebut, LAN juga meraih penghargaan Juara Ketiga Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan Jumlah Satuan Kerja sampai dengan 10 Satuan Kerja, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. "Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik digunakan sebagai informasi/masukan bagi perencanaan penganggaran selanjutnya” ujar Sri Mulyani. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga karena selama 15 tahun ini terus berupaya menciptakan tata kelola keuangan negara secara lebih baik. 

Mengenai penghargaan terhadap pengelolaan BMN, Menteri Keuangan mengatakan, “Saya ingin memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN”. 

Sementara itu, Sestama LAN yang hadir mewakili Kepala LAN mengungkapkan rasa syukur untuk pencapaian yang membanggakan tersebut. “Raihan penghargaan WTP selama 12 kali berturut-turut dan juga penghargaan pengelolaan BMN ini, diperoleh berkat kinerja seluruh pegawai di lingkungan LAN. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bagi seluruh pegawai LAN atas kinerja yang sungguh-sungguh dan juga terus-menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik”," katanya. Sestama LAN juga berharap perolehan prestasi ini tidak membuat LAN menjadi jumawa dan berpuas diri, tapi bisa lebih memacu kinerja LAN untuk mempertahankan dan meningkatkannya di tahun mendatang.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana terdapat beberapa dokumen tambahan yang dipersyaratkan dan tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Dalam Rakernas tersebut juga dilakukan talkshow yang membahas Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, dengan narasumber yaitu Wakil Menteri Keuangan,  Direktur Utama LPP TVRI, Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Presiden Bukalapak. Selain itu juga dibuka layanan edukasi dan konsultasi yang meliputi empat bidang yaitu akuntansi bmn, standar akuntansi pemerintahan, tata kelola keuangan badan layanan umum, dan pelaksanaan anggaran untuk membahas tuntas permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan maupun pelaporan keuangan. (humas)

Tokyo – Sebanyak 34 orang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII, sejak tanggal 27 s.d. 31 Agustus 2019 mempelajari bagaimana membangun agile bureaucracy melalui kegiatan benchmarking ke beberapa lokus di Jepang, yaitu National Graduate Institute Policy Studies (GRIPS); Ministry of Health, Labour and Welfare; dan Ministry of Finance.

Pemilihan Jepang sebagai lokus kegiatan benchmarking kali ini didasari alasan pertama, karena Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbaik di dunia yang menempati posisi tertinggi ketiga dalam perolehan Gross Domestic Product (GDP). Kedua, Jepang merupakan lahan subur tempat munculnya berbagai inovasi tingkat dunia. Saat ini, Jepang merupakan peringkat ke-13 dalam Global Innovation Index. Ketiga, saat ini pemerintah Jepang telah memperkenalkan Society 5.0 yang berfokus pada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga alasan tersebut membuktikan bahwa Jepang telah berhasil menerapkan agile bureaucracy secara efektif. Oleh karenanya, pemilihan lokus ini sejalan dengan tema yang diusung dalam PKN Tingkat I Angkatan XLIII, yaitu Developing Agile Bureaucracy to Improve National Competitiveness.

Kepala LAN dalam sambutannya menyatakan bahwa melalui kegiatan benchmarking ini peserta PKN I diharapkan dapat mengidentifikasi best practices kebijakan yang diterapkan pada lokus yang dikunjungi, menyusun lesson learnt, mengadopsi best practices, dan mengadaptasi best practices dalam rangka perbaikan atau perubahan yang akan dilakukan oleh peserta di instansinya masing-masing.

Kegiatan Benchmarking ini diawali dengan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang diterima oleh Wakil Duta Besar RI. Selanjutnya, Peserta PKN Tingkat I melakukan kunjungan ke National Graduate Institute Policy Studies (GRIPS), Ministry of Health, Labour and Welfare dan Ministry of Finance. Selain melakukan kunjungan ke berbagai lokus, dalam benchmarking ini, peserta juga diajak untuk melakukan observasi sosiokultural masyarakat Jepang, dan menggelar forum diskusi terkait substansi materi yang sedang dipelajari. (Humas)

Jakarta - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN (STIA LAN) Jakarta bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) mengadakan acara bedah buku Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme: Teori dan Praktik yang ditulis oleh Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, bertempat di Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan Jakarta, Selasa (13/8).

Anwar Sanusi, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyoroti banyaknya kegagalan implementasi kebijakan publik.

“Tidak sedikit kebijakan yang menelan biaya cukup mahal dalam proses penyusunannya, justru tidak bisa dilaksanakan saat diimplementasikan. Sering terjadi kebijakan yang baru dilahirkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian diganti dengan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunannya banyak mendasarkan pada asumsi-asumsi, dan bukan pada fakta lapangan. Padahal, kebijakan seharusnya menjadi wujud dari respon pemerintah terhadap berbagai persoalan publik yang ada." ujarnya.

Sementara itu Fadillah Putra menyoroti para pengambil kebijakan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada target-target yang terukur, seperti misalnya nilai SAKIP, capaian WTP, dan sebagainya. Padahal , menurutnya ada hal yang lebih esensial, yaitu menyangkut seberapa jauh kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan publik.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo dalam pembahasannya mengatakan bahwa sebuah kebijakan seharusnya mampu menjembatani antara negara dengan rakyatnya. Kebijakan hadir sebagai representasi negara dalam setiap persoalan publik. Ia juga menyatakan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, seharusnya melewati intellectual activity yang memadai. Di sinilah pentingnya peran seorang analis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan hingga evaluasinya.

Eko Prasojo menambahkan bahwa buku tersebut tak hanya mengajak seorang analis kebijakan untuk mempertimbangkan faktor dan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, namun juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.
“Penulis menyodorkan perspektif untuk melihat lebih dalam impact dari sebuah kebijakan. Jadi jangan ragu kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Sebaliknya, jika mendalami perspektif ini, maka kita akan dapat memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas,” ujarnya.

Sedangkan pembahas terakhir Deputi KKIAN LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyatakan bahwa jika selama ini para pembuat kebijakan lebih berfokus pada proses dari kebijakan, maka penulis buku ini mengingatkan pentingnya aspek paradigmatik dari sebuah kebijakan. “Jangan meninggalkan teori. Karena teori sudah proven, sudah teruji. Teori harus diturunkan ke dalam framework, dan framework diturunkan menjadi model, agar dapat dioperasionalisasikan lebih lanjut." pungkasnya. (humas)

Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas aparatur daerah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan pertemuan untuk menginisiasi kerja sama dengan CSC Singapore dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bertempat di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Jum’at (9/8). Rencana kerja sama yang akan dijalin difokuskan pada pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam melakukan inovasi, utamanya yang terkait langsung dengan sektor pelayanan publik.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara LAN Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo S.H., MA. mengungkapkan bahwa LAN bersama dengan CSC Singapore selama 4 (empat) tahun telah banyak menyelenggarakan program–program terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur di Indonesia. Seperti yang dilakukan pada tahun yang ini, LAN dan CSC telah mengirimkan JPT Pratama dari Kota dan Kabupaten mitra inovasi LAN ke Singapura dalam program Study Visit on Leaders in Public Administration and Integrated Governance, dan tahun ini pula LAN dan CSC memiliki program peningkatan kreatifitas dalam mendukung inovasi pada 3 (tiga) kota, di mana salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan.
Terkait hal tersebut, Tina Ng selaku Direktur CSC Singapore mengatakan bahwa program ini didesain terdiri dari lima fase, yaitu fase pertama: Workshop Design Thinking selama 2 (dua) hari, untuk menemukan permasalahan dan kemudian mengembangkan ide–ide baru sebagai solusi alternatif; Fase Kedua yang merupakan coaching klinik online melalui Skype; Phase Ketiga adalah bagaimana implementasi dari desain thingking tersebut; Fase keempat yang akan bertempat di Singapura merupakan phase studi banding terhadap apa yang sudah diimplementasikan; Fase kelima adalah review dan cascading terhadap apa yang dilaksanakan tahapan–tahapan sebelumnya.
Pemerintah Kota Tangerang melalui Walikota Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., M.Kn menyambut baik dan memberikan respon positif atas rencana kerja sama ini, dan akan segera menindaklanjutinya agar dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.
“Program ini kami sambut baik karena sesuai dengan motto yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu CMORE (See More), sebuah frase ungkapan yang mempresentasikan Visi Kota Tangerang Selatan untuk terus tumbuh dan mengayomi setiap masyarakat yang tinggal di dalam kotanya. Program ini nantinya juga harus dapat dikolaborasikan dengan Laboratorium Inovasi yang sebelumnya telah diinisiasi oleh LAN dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur”.

Jakarta - Desain kabinet gesit atau yang biasa dikenal dengan agile, sangat diperlukan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena Indonesia ke depannya memiliki cukup banyak tantangan birokrasi yang harus dihadapi, seperti ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi stagnan, defisit transaksi berjalan, revolusi industri, ekonomi digital, middle income trap, dan bonus demografi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo W.U, SH, MA dalam diskusi media kajian isu aktual "Desain Kabinet Agile" Tahun 2019-2024, di Kantor LAN, Jakarta, Kamis (8/8).

"Kabinet agile adalah kabinet presidensial yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman dengan kriteria utama enam hal, ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi dan SDM untuk mencapai tujuan bangsa dan negara," tambah Tri Widodo.

Dalam merumuskan kriteria utama tersebut, LAN melakukan kajian dan analisis terhadap kondisi empiris yang kemudian diklaster menjadi beberapa catatan terhadap kondisi kabinet menteri saat ini yaitu dari sisi nomenklatur kabinet, inefisiensi, tupoksi tumpang tindih, kinerja kementerian yang belum optimal serta pembengkakan struktur. Perumusan kriteria utama itu adalah hasil kajian dan diskusi dengan para praktisi/pakar/ akademisi yang kemudian dianalisis dan diberi istilah Kabinet Agile (Agile Ministries). Agile merupakan kata sifat yang memiliki makna lincah, gesit, mudah beradaptasi.

Kriteria pertama adalah ideologi, menurut Tri Widodo setiap jajaran kementerian harus memperkuat ideologi Pancasila. “Seluruh kementerian itu harus memberikan landasan ideologi untuk memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi yang harus dimanifestasikan, diaktualisasikan di dalam urusan kementerian," kata Tri.

Kriteria kedua adalah strategi, kabinet Presiden Jokowi periode kedua nanti harus memiliki strategi pembangunan nasional. Kementerian disarankan untuk mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kriteria selanjutnya adalah struktur, kabinet yang agile harus memiliki struktur dan pemetaan kelembagaan agar tidak tumpang tindih. Serta, perumpunan penanganan urusan pemerintah juga dinilai penting untuk menyusun kabinet. "Kita menginginkan ada satu kebijakan yang kelembagaan kabinet itu yang memiliki cross cutting yang relatif jelas. Perumpunan menjadi analisis yang penting dalam menyusun desain kabinet ini," lanjutnya.

Kriteria yang keempat adalah proses, dimana pembentukan kabinet dalam prosesnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Proses ini tentu kita melihat manajemen pemerintahan dimulai dari visi presiden yang nanti dituangkan dalam RPJM Nasional dari visi yang ada RPJP itu ditunjukkan dalam visi kementerian," tambah Tri Widodo.

Kriteria selanjutnya adalah teknologi, untuk meraih kabinet yang gesit harus didukung dengan penguatan teknologi. Setiap kementerian diharapkan dapat menerapkan teknologi di segala aspek kementerian. Ke depan diharapkan kementerian mampu menjadikan teknologi sebagai peluang untuk melakukan digitalisasi di dalam fungsi kementerian.

Kriteria yang terakhir adalah sumber daya manusia di kementerian ataupun lembaga. "Terakhir dari sisi SDM, faktanya adalah sehebat apapun kelembagaan kalau SDM-nya juga tidak agile itu juga tidak optimal. Maka kelembagaan yang agile harus dibarengi dengan SDM yang agile," tutup Tri Widodo.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan masyarakat lebih memilih kalangan profesional di kabinet periode Presiden Joko Widodo. Namun keputusan tetap berada di tangan Presiden. Sesuai dengan poling yang dilakukan oleh Kompas, harapan masyarakat adalah kabinet yang diisi oleh profesional.

Menurut Toto, komposisi kabinet akan ditentukan di akhir batas waktu. Namun ada tiga kategori yang menjadi pertimbangan presiden, seperti ideologi, kompetensi dan unsur politik. "Kabinet profesional atau politis itu sebenarnya step yang agak di akhir. Saya setuju dengan Pak Tri dan pasti pertama-tama kabinet itu soal ideologinya harus pancasila kemudian secara kapasitas mempunyai kemampuan dan kompetensi baru soal politisnya. Mau dipilih yang mana ini, yang mewakili profesionalitas atau politis," tuturnya. (humas)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) di usianya yang menginjak 62 tahun setia mendampingi perjalanan negeri, terutama dalam mengawal pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan, SDM aparatur, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan (public governance). LAN juga telah menjadi tempat pelatihan bagi para birokrat di berbagai jenjang dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan, manajerial dan sosial kulturalnya. 

“Bagi organisasi seperti LAN, memasuki 62 tahun ibarat seorang anak yang beranjak remaja, yang semangatnya sedang tinggi-tingginya untuk berkreasi, berinovasi, tanpa khawatir akan penyakit karena yakin bahwa tubuhnya memiliki sistem kekebalan yang mumpuni.” ujar Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta, Selasa (6/8). 

Perjalanan dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti semangat LAN. “LAN melakukan pembaharuan mendasar atas kurikulum Pelatihan Kepemimpinan pada tahun 2013, yang sudah melahirkan 115.000 alumni dan juga  115.000 ide inovasi yang telah dihasilkan dalam kurun waktu tersebut, yang sebagiannya telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi efektivitas birokrasi.” tambah Kepala LAN.

Selain itu, model Laboratorium Inovasi yang dikembangkan LAN sejak tahun 2015 telah membantu pemerintah pusat dan daerah, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar dalam mengembangkan ide-ide inovasi administrasi negara. Tercatat sebanyak 6.779 ide inovasi telah lahir hingga tahun 2018.

Kajian-kajian kebijakan yang dilakukan LAN yang berkarakteristik evidence-based dan berorientasi ke depan juga telah membantu para pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Pada kesempatan ini juga diberikan beberapa penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala LAN, yaitu:

Penganugerahan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan 2019 kepada:

  • Menteri Kesehatan - Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K)
  •  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D.
  • Gubernur Jawa Tengah - H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP
  • Cendekiawan Muda - Yudi Latif, Ph.D

Penganugerahan Pemerintah Daerah yang Berkomitmen Tinggi Terhadap Pengelolaan Inovasi Administrasi kepada:

  • Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
  • Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
  • Pemerintah Kota Probolinggo
  • Pemerintah Kabupaten Pati

Penghargaan untuk Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 Sebagai Learning Centre For The Fourth Industrial Revolution yang dibagi menjadi 3 kategori:

-  Kategori Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS di Lingkungan Pemerintah Pusat diberikan kepada:

  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

- Kategori Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kepada:

  • BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
  • BPSDM Provinsi Jawa Barat
  • Bandiklat DI Yogyakarta

- Kategori Penyelenggara Pelatihan Teknis Dan Fungsional diberikan kepada:

  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM
  • Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian ESDM.

Penghargaan untuk Pemenang Kompetisi Inovasi Pasca Diklat Kepemimpinan (SINOPADIK), Alumni Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III dan Tingkat IV, Tahun:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat III diberikan kepada:

  • Cok Orda Putra Legawa - Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Markus Dalon - Provinsi Kalimantan Barat
  • Agung Yuniarto - Provinsi DKI Jakarta Pusat

- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diberikan kepada:

  • Denny Aputra - Provinsi DKI Jakarta
  • Tri Wahyuni - Kabupaten Bantul
  • Hardiyansyah - Kabupaten Mempawah.

Penganugerahan Widyaiswara Beprestasi Tahun 2019 kepada:

  • Junaedi Purnomo, S.ST., Ak, MM, CA - Kementerian Keuangan
  • Dr. Hj. Nurul Kamilawati, M.Pd, M.Ed - Kementerian Agama
  • Dr. Gamin, S.Sos, M.P - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penganugerahan Analis Kebijakan untuk Indonesia Awards Tahun 2019 kepada:

  • Yulius Tiranda, S.Pd - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
  • Patricia Henny Dian Anitasari, SH, M.Hum - Pemerintah Kota Yogyakarta
  • Ir. Gabriella Susilowati, MP - Kementerian Pertanian.

Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Tahun 2019 kepada:

  • Safwatullah Hari Prasetyo (STIA LAN Jakarta)
  • Andrea (STIA LAN Jakarta)
  • Sahatma Maruba Sinaga (STIA LAN Bandung)
  • Nurhakim Ramdani Fauzian (STIA LAN Bandung)
  • Nur Azizah (STIA LAN Makassar)
  • Sultan (STIA LAN Makassar)

Jakarta- Salah satu tonggak proses reformasi birokrasi di Indonesia adalah diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah meletakkan landasan transformasi pengelolaan ASN dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, netral dan berkinerja tinggi melalui penerapan sistem merit dan pendekatan human capital management.

“Implementasi UU ASN diharapkan dapat mewujudkan ASN sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.” Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional “Membangun Birokrasi Agile Berbasis Nilai-Nilai Pancasila untuk Indonesia yang Berdaya Saing” di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta, Senin (5/8)

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan aparatur profesional yang mampu melayani rakyat, namun lebih dari itu yaitu birokrasi atau pemerintah yang mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global. SDM aparatur adalah kunci penggerak pelayanan publik, pelaksana kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa.” tambah Kepala LAN. Menurutnya, faktor pengungkit dari model tersebut adalah kompetensi pelaku kebijakan (able people) dan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan (agile process). Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yang didukung oleh birokrasi yang berkualitas memiliki hubungan senyawa yang sangat kuat dengan keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM Prof. Erwan Agus Purwanto, M.Si., Ph.D menyatakan bahwa membentuk birokrasi yang tangkas dan cepat, bukanlah merupakan perkara yang mudah. Ada 3 syarat membangun birokrasi yang agile: Pertama, mengubah cara pikir (mindset) birokrasi yang selama ini terjebak pada pola-pola lama atau tradisional. Syarat kedua yaitu mengubah cara bekerja (changing how to work). Modernisasi teknologi mendesak birokrasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman, perubahan cara memberikan pelayanan. Dan syarat ketiga, yaitu mengubah cara berinteraksi (changing the way to interact) dengan pengguna layanan. “Dalam birokrasi agile, orientasi strategis organisasi adalah harus diarahkan pada pencapaian kepuasan masyarakat.” tutup Erwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Ph.D menyampaikan paparannya mengenai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi Indonesia. “Pancasila telah menggariskan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yang dimaknai pada sila ke-5, yaitu suatu kesejahteraan sosial bagi semua kalangan, maka seluruh elemen bangsa harus memusatkan basis pemikiran (mindset) pada usaha-usaha yang bersifat koorperatif atau yang dikenal dengan gotong royong, termasuk birokrasi. Perlu digarisbawahi, bahwa salah satu prinsip membentuk suatu organisasi yang agile adalah siap untuk bekerja bersama-sama.” tambah Yudi Latif.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyampaikan perlunya usaha untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola birokrasi pemerintahan agar lebih berdaya saing. “Perlunya membangun sinergi antar lembaga khususnya dalam menyelesaikan seluruh hambatan-hambatan perizinan, melakukan reformasi regulasi di pusat dan daerah serta melakukan evaluasi kebijakan pada model serta kinerja pelayanan-pelayanan perizinan.” pungkas Sanny.

Seminar nasional ini diikuti oleh 225 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti praktisi pemerintahan, peneliti, analis kebijakan, mahasiswa, dosen, masyarakat sipil dan dunia usaha. (humas)