TINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI, LAN RINTIS SEKOLAH KADER

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya. Menurut Presiden, pembangunan SDM yang baik menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Untuk itu Lembaga Administrasi Negara (LAN) senantiasa berupaya mendukung pembangunan SDM tersebut. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA yang mewakili Kepala LAN ,saat membuka acara Uji Publik Sekolah Kader di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, di Kantor LAN, Jalan Veteran 10, Jakarta, Selasa (15/10). "Kalau kita bicara tentang Sekolah Kader, maka kita bicara konteks pembangunan SDM Nasional. Kemajuan sebuah bangsa akan berhubungan tegak lurus, sejajar dengan kemajuan birokrasinya. Dengan kata lain kalau kita ingin membangun negara yang maju maka salah satu syaratnya adalah memajukan birokrasinya," tambah Tri Widodo.

Tri Widodo menambahkan bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia tersebut, saat ini  LAN sedang merintis Sekolah Kader bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki talenta unggul untuk dididik dan diberikan wadah secara khusus yang nantinya dapat menduduki jabatan struktural dalam waktu yang lebih singkat, sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa negara maju seperti Singapura, Australia, Korea Selatan, dan Inggris.  "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengamanatkan perlunya disusun kebijakan tentang Sekolah Kader, kita maknai sebagai sebuah terobosan yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan birokrasi Indonesia terhadap birokrasi di negara-negara lain" pungkasnya. 

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed, masih ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan kaderisasi kepemimpinan di Indonesia. Masalah-masalah itu antara lain sistem pengaderan pimpinan dilakukan secara instansional sehingga menciptakan kultur ego sektoral. ”Berkaca pada kelemahan dan permasalahan dalam pengembangan kompetensi serta pengaderan pimpinan selama ini, pembentukan sekolah kader semakin menemukan urgensinya,” kata Basseng. 

Basseng juga menjelaskan nantinya tahapan penyelenggaraan Sekolah Kader diawali dengan Rekrutmen Peserta. Pada tahap awal ini berisi empat rangkaian yang meliputi: Tes Potensi Akdemik, Assessment, Penulisan Makalah dan Wawancara. Tahap kedua berupa Classical Learning yang meliputi: In Class, E-Learning, Ceramah yang difokuskan pada Teori Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis. Tahap ketiga adalah Non-Classical Learning yang berupa Job Shadowing. Pada tahap ini para kader nantinya akan belajar menempati posisi pimpinan pada Instansi Pemerintah, Korporasi, dan Instansi Pemerintah di Luar Negeri. Tahap terakhir adalah Evaluasi yang meliputi Uji Kompetensi dan Evaluasi Akhir.

 ”Nantinya hanya yang lulus sangat memuaskan di sekolah kader yang bisa menduduki jabatan struktural,” tutup Basseng. 

Acara yang dimoderatori oleh Dadan Sidqul Anwar ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., SE., M. Eng;  Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/BAPPENAS Amich Alhumami, MA., M. Ed., Ph.D; Kepala Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Kementerian Keuangan, Satya Susanto, SE, Ak., M.Si., dan Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara  Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si. (Humas)