BEDAH BUKU ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK NEO INSTITUSIONALISME: TEORI DAN PRAKTIK

Jakarta - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN (STIA LAN) Jakarta bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) mengadakan acara bedah buku Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme: Teori dan Praktik yang ditulis oleh Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, bertempat di Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan Jakarta, Selasa (13/8).

Anwar Sanusi, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyoroti banyaknya kegagalan implementasi kebijakan publik.

“Tidak sedikit kebijakan yang menelan biaya cukup mahal dalam proses penyusunannya, justru tidak bisa dilaksanakan saat diimplementasikan. Sering terjadi kebijakan yang baru dilahirkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian diganti dengan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunannya banyak mendasarkan pada asumsi-asumsi, dan bukan pada fakta lapangan. Padahal, kebijakan seharusnya menjadi wujud dari respon pemerintah terhadap berbagai persoalan publik yang ada." ujarnya.

Sementara itu Fadillah Putra menyoroti para pengambil kebijakan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada target-target yang terukur, seperti misalnya nilai SAKIP, capaian WTP, dan sebagainya. Padahal , menurutnya ada hal yang lebih esensial, yaitu menyangkut seberapa jauh kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan publik.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo dalam pembahasannya mengatakan bahwa sebuah kebijakan seharusnya mampu menjembatani antara negara dengan rakyatnya. Kebijakan hadir sebagai representasi negara dalam setiap persoalan publik. Ia juga menyatakan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, seharusnya melewati intellectual activity yang memadai. Di sinilah pentingnya peran seorang analis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan hingga evaluasinya.

Eko Prasojo menambahkan bahwa buku tersebut tak hanya mengajak seorang analis kebijakan untuk mempertimbangkan faktor dan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, namun juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.
“Penulis menyodorkan perspektif untuk melihat lebih dalam impact dari sebuah kebijakan. Jadi jangan ragu kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Sebaliknya, jika mendalami perspektif ini, maka kita akan dapat memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas,” ujarnya.

Sedangkan pembahas terakhir Deputi KKIAN LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyatakan bahwa jika selama ini para pembuat kebijakan lebih berfokus pada proses dari kebijakan, maka penulis buku ini mengingatkan pentingnya aspek paradigmatik dari sebuah kebijakan. “Jangan meninggalkan teori. Karena teori sudah proven, sudah teruji. Teori harus diturunkan ke dalam framework, dan framework diturunkan menjadi model, agar dapat dioperasionalisasikan lebih lanjut." pungkasnya. (humas)

Last modified on Thursday, 15 August 2019 15:44