News

Jakarta - Di Indonesia istilah Corporate University atau Corpu mulai dikenal sejak akhir tahun 2012 ketika PLN Corporate University resmi didirikan yang kemudian diikuti oleh pendirian Telkom Corporate University pada bulan Desember di tahun yang sama. Keberhasilan kedua korporasi milik negara tersebut dalam mengembangkan Corpu tersebut kemudian diikuti oleh beberapa BUMN lainnya. Selanjutnya, hal yang sama juga mulai diterapkan di Kementerian, yaitu dengan diluncurkannya Kementerian Keuangan Corporate University.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Corpu ini merupakan Corpu pada tingkat nasional, sedangkan corpu-corpu yang telah dibentuk pada BUMN-BUMN maupun di Kementerian dan Lembaga merupakan Corpu pada tingkat instansional.

“Kita memerlukan ASN Corpu dalam skala nasional dikarenakan banyak permasalahan-permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan tidak saja dalam koridor kebijakan tetapi juga kompetensi yang mendukung pemecahan masalah tersebut.” Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Seminar Nasional ASN Corporate University “Akselerator Pengembangan Kompetensi ASN untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Selasa (29/10).

“LAN sebagai instansi yang mendapat mandat dalam pembinaan pengembangan kompetensi di lingkup nasional, memandang penting untuk segera mewujudkan ASN Corpu ini,  mengingat potret ASN saat ini belum sesuai harapan, 34, 57% PNS mempunyai kompetensi dan potensi rendah, kualitas kinerja dan integritas masih rendah, serta tidak sesuainya program bangkom dengan kebutuhan organisasi dan tujuan pembangunan nasional.” tambah Kepala LAN.

Selain itu praktik pengembangan kompetensi ASN yang kovensional dipandang tidak lagi memadai dalam memecahkan masalah lintas sektor yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan efektif. Keberhasilan corpu-corpu di BUMN dan di Kementerian Keuangan telah menginspirasi perlunya akselerator dalam pengembangan kompetensi ASN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Setidaknya ada 735 instansi/unit yang bergerak dalam pengembangan SDM aparatur masih bekerja secara sektoral hanya untuk pengembangan SDM di instansinya saja. ASN Corporate University ini diharapkan menjadi sebuah ikhtiar besar untuk mengintegrasikan perencanaan pengembangan SDM dengan target perencanaan pembangunan SDM secara nasional” tutup Adi Suryanto.

Sementara itu menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., SE., M.Eng,  ASN Corpu merupakan perwujudan arahan Presiden Joko Widodo untuk pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi. Sebagai informasi hasil rekrutmen 2014-2019 menghasilkan 13,35% ASN yang bisa dibilang generasi milenial, yang jika dikembangkan secara klasikal maka dibutuhkan 1191 kelas per tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan atau inovasi dalam cara pembelajarannya.

“Kita bisa menggunakan ASN Corpu yang nanti materinya juga harus sudah tersedia untuk belajar mandiri dan model pembelajaran lainnya sebagai sistem pembelajaran terpadu yang tidak bersandar pada classical method” tambah Iwan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum Kementerian Keuangan Heni Kartikawati, S.Psi., MA, M.Psi. Psi juga memberikan sedikit pengalamannya dalam pembentukan Kemenkeu Corpu. Ketika melakukan transformasi pengembangan SDM di Kementerian Keuangan, yang dikedepankan adalah performance management system dan pemahaman akan esensi dari perubahan, alasan perlunya perubahan dan menyadari konsekuensi dari perubahan tersebut.

Sementara itu Vice President Learning Department Strategy and Monitoring PT Mandiri (Persero) Tbk, Rini Yuliastati menjelaskan bahwa awalnya Mandiri Corpu masih merupakan bagian dari departemen Human Capital, masih sangat taktikal dan belum berkorelasi dengan tujuan organisasi. Tapi dengan komitmen para pimpinan, Mandiri mulai mewujudkan apa itu Mandiri Corpu. “Kami mulai bertransformasi dari tactical learning ke integrated learning, bukan hanya mengisi gap, tapi juga mengukur capaian tertentu berdasarkan best practice-nya” tutup Rini. (humas)

(humas)

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya. Menurut Presiden, pembangunan SDM yang baik menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Untuk itu Lembaga Administrasi Negara (LAN) senantiasa berupaya mendukung pembangunan SDM tersebut. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA yang mewakili Kepala LAN ,saat membuka acara Uji Publik Sekolah Kader di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, di Kantor LAN, Jalan Veteran 10, Jakarta, Selasa (15/10). "Kalau kita bicara tentang Sekolah Kader, maka kita bicara konteks pembangunan SDM Nasional. Kemajuan sebuah bangsa akan berhubungan tegak lurus, sejajar dengan kemajuan birokrasinya. Dengan kata lain kalau kita ingin membangun negara yang maju maka salah satu syaratnya adalah memajukan birokrasinya," tambah Tri Widodo.

Tri Widodo menambahkan bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia tersebut, saat ini  LAN sedang merintis Sekolah Kader bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki talenta unggul untuk dididik dan diberikan wadah secara khusus yang nantinya dapat menduduki jabatan struktural dalam waktu yang lebih singkat, sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa negara maju seperti Singapura, Australia, Korea Selatan, dan Inggris.  "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengamanatkan perlunya disusun kebijakan tentang Sekolah Kader, kita maknai sebagai sebuah terobosan yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan birokrasi Indonesia terhadap birokrasi di negara-negara lain" pungkasnya. 

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed, masih ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan kaderisasi kepemimpinan di Indonesia. Masalah-masalah itu antara lain sistem pengaderan pimpinan dilakukan secara instansional sehingga menciptakan kultur ego sektoral. ”Berkaca pada kelemahan dan permasalahan dalam pengembangan kompetensi serta pengaderan pimpinan selama ini, pembentukan sekolah kader semakin menemukan urgensinya,” kata Basseng. 

Basseng juga menjelaskan nantinya tahapan penyelenggaraan Sekolah Kader diawali dengan Rekrutmen Peserta. Pada tahap awal ini berisi empat rangkaian yang meliputi: Tes Potensi Akdemik, Assessment, Penulisan Makalah dan Wawancara. Tahap kedua berupa Classical Learning yang meliputi: In Class, E-Learning, Ceramah yang difokuskan pada Teori Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis. Tahap ketiga adalah Non-Classical Learning yang berupa Job Shadowing. Pada tahap ini para kader nantinya akan belajar menempati posisi pimpinan pada Instansi Pemerintah, Korporasi, dan Instansi Pemerintah di Luar Negeri. Tahap terakhir adalah Evaluasi yang meliputi Uji Kompetensi dan Evaluasi Akhir.

 ”Nantinya hanya yang lulus sangat memuaskan di sekolah kader yang bisa menduduki jabatan struktural,” tutup Basseng. 

Acara yang dimoderatori oleh Dadan Sidqul Anwar ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., SE., M. Eng;  Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/BAPPENAS Amich Alhumami, MA., M. Ed., Ph.D; Kepala Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Kementerian Keuangan, Satya Susanto, SE, Ak., M.Si., dan Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara  Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si. (Humas)

Jakarta - Laboratorium Inovasi (Labinov) Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menerima penghargaan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10). Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Drs. Syafruddin kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto. M.Si.

Labinov pada Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 ini terpilih dari 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara daring kepada Kemenpan RB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari ribuan inovasi itu, Labinov tersaring menjadi Top 99 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara, serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian Labinov ditetapkan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 18 Tahun 2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. 

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan inovasi sebagai tanda majunya bangsa. Lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan dan pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, JK juga menekankan agar inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi suatu negara dengan memperbaiki produk serta layanan yang dimiliki.

“Ukuran kemajuan suatu negara selaku diukur dari berapa nilai tambah negara itu. Itulah pentinganya inovasi yang memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih cepat. Inovasi memperbaiki produk kita, memperbaiki layanan kita, karena itu akan memberikan urutan-urutan nilai tambah yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan yang baik,” ungkap JK.

Sementara itu menurut Kemenpan RB Drs. Syafruddin, penguatan pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan prioritas reformasi birokrasi nasional. Kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi, tetapi inovasi tersebut ditransfer kepada unit atau institusi lainnya, melembaga secara berkelanjutan, dan pemerintah menyiapkan program, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung hal tersebut.

Tujuan utama bukanlah menjadi juara, tetapi mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan inovasi. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” ungkap Menteri Syafruddin.

Sejalan dengan Menpan RB, menurut Kepala LAN Dr. Adi Suryanto. M.Si, Labinov hadir melakukan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi administrasi negara di sektor publik. Hadirnya Labinov, menjadi rahim bagi lahirnya inovasi di banyak daerah di Indonesia.

“Labinov hadir untuk mendorong Pemda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat menciptakan inovasi dalam mengelola dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,” ungkap Kepala LAN.

Kepala LAN menambahkan terpilihnya Labinov menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, akan membuat LAN semakin bersemangat terus membantu melahirkan inovasi-inovasi lainnya. “Kami menciptakan Laboratorium Inovasi didasari niat yang kuat untuk berkontribusi bagi terciptanya inovasi-inovasi baru.” tutup Kepala LAN

Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, para pimpinan lembaga dan pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah (humas).

Jakarta - Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN menutup secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2019 di aula Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta, Jum’at (13/9). 

Sebanyak 60 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII dinyatakan lulus dalam pelatihan yang dilakukan selama 17 minggu sejak 7 Mei 2019 dan telah melewati empat agenda pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kampus (on campus) maupun di instansi masing-masing peserta (off campus). 

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN LAN, Erfi Muthmainah, SS, MA dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa PKN Tingkat II dilakukan dengan menggunakan pendekatan experiential learning dengan memasukkan pengalaman belajar dari berbagai sumber, baik di kelas, mandiri, maupun di tempat kerja.  

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN dalam sambutannya menyampaikan bahwa kompetensi yang dibangun dalam PKN Tingkat II ini adalah kompetensi kepemimpinan strategis yang memiliki kemampuan merumuskan alternatif kebijakan yang solutif guna pencapaian hasil kerja organisasi dan kapabilitas unit kerja untuk mencapai outcome organisasi dan menjamin akuntabilitas jabatan yang diembannya. 

Muhammad Taufiq menambahkan bahwa selain mampu merumuskan kebijakan, kepemimpinan strategis mensyaratkan seorang pemimpin yang mampu mengeksekusi kebijakan, pemimpin yang mampu memimpin perubahan dan mendorong transformasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk orang lain dan juga untuk organisasinya. Lebih lanjut Taufiq mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meninggalkan legacy bagi lingkungannya, yang dapat terus menerus dikembangkan oleh organisasinya.

Selama proses pembelajaran, para peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII ini telah menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan kemampuan individual dan kemampuan kolaboratifnya berupa Proyek Perubahan di masing-masing instansi dan Policy Brief dengan judul “ Sinergi Membangun Desa Mandiri Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” yang disusun berdasarkan hasil program visitasi kepemimpinan ke Kabupaten Muaro Jambi, kabupaten Batanghari, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, didapatkan peringkat 10 besar peserta terbaik sebagai berikut:

  1. Neil El Himam, B.Sc., M.Sc. (Badan Ekonomi Kreatif)
  2. Mira Tayyiba, ST, MSEE (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
  3. Romadhaniah, M.Ec. (Kementerian Keuangan)
  4. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc. (Kementerian PPN/BAPPENAS)
  5. Erna Rosdiana, M.Si. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  6. Guspika MBA (Kementerian PPN/Bappenas)
  7. H. Erwin Widanarko, SH, SAP, M.Pd (Mahkamah Agung)
  8. Roro Vera Yuwanturi Susilastuti, S.IP., M.Si (Kementerian PAN RB)
  9. Armansyah, S.Pi., M.Si (Kementerian Ristekdikti)
  10. Bonivasius Prasetya Ictiarto (Kementerian Desa PDTT)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan 2018. Sertifikat WTP atas laporan keuangan LAN diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D kepada Sekretaris Utama (Sestama) LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09). Selain itu, dalam acara terssebut, LAN juga meraih penghargaan Juara Ketiga Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan Jumlah Satuan Kerja sampai dengan 10 Satuan Kerja, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. "Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik digunakan sebagai informasi/masukan bagi perencanaan penganggaran selanjutnya” ujar Sri Mulyani. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga karena selama 15 tahun ini terus berupaya menciptakan tata kelola keuangan negara secara lebih baik. 

Mengenai penghargaan terhadap pengelolaan BMN, Menteri Keuangan mengatakan, “Saya ingin memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN”. 

Sementara itu, Sestama LAN yang hadir mewakili Kepala LAN mengungkapkan rasa syukur untuk pencapaian yang membanggakan tersebut. “Raihan penghargaan WTP selama 12 kali berturut-turut dan juga penghargaan pengelolaan BMN ini, diperoleh berkat kinerja seluruh pegawai di lingkungan LAN. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bagi seluruh pegawai LAN atas kinerja yang sungguh-sungguh dan juga terus-menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik”," katanya. Sestama LAN juga berharap perolehan prestasi ini tidak membuat LAN menjadi jumawa dan berpuas diri, tapi bisa lebih memacu kinerja LAN untuk mempertahankan dan meningkatkannya di tahun mendatang.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana terdapat beberapa dokumen tambahan yang dipersyaratkan dan tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Dalam Rakernas tersebut juga dilakukan talkshow yang membahas Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, dengan narasumber yaitu Wakil Menteri Keuangan,  Direktur Utama LPP TVRI, Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Presiden Bukalapak. Selain itu juga dibuka layanan edukasi dan konsultasi yang meliputi empat bidang yaitu akuntansi bmn, standar akuntansi pemerintahan, tata kelola keuangan badan layanan umum, dan pelaksanaan anggaran untuk membahas tuntas permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan maupun pelaporan keuangan. (humas)