News

Jakarta - Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN menutup secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2019 di aula Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta, Jum’at (13/9). 

Sebanyak 60 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII dinyatakan lulus dalam pelatihan yang dilakukan selama 17 minggu sejak 7 Mei 2019 dan telah melewati empat agenda pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kampus (on campus) maupun di instansi masing-masing peserta (off campus). 

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN LAN, Erfi Muthmainah, SS, MA dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa PKN Tingkat II dilakukan dengan menggunakan pendekatan experiential learning dengan memasukkan pengalaman belajar dari berbagai sumber, baik di kelas, mandiri, maupun di tempat kerja.  

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mewakili Kepala LAN dalam sambutannya menyampaikan bahwa kompetensi yang dibangun dalam PKN Tingkat II ini adalah kompetensi kepemimpinan strategis yang memiliki kemampuan merumuskan alternatif kebijakan yang solutif guna pencapaian hasil kerja organisasi dan kapabilitas unit kerja untuk mencapai outcome organisasi dan menjamin akuntabilitas jabatan yang diembannya. 

Muhammad Taufiq menambahkan bahwa selain mampu merumuskan kebijakan, kepemimpinan strategis mensyaratkan seorang pemimpin yang mampu mengeksekusi kebijakan, pemimpin yang mampu memimpin perubahan dan mendorong transformasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk orang lain dan juga untuk organisasinya. Lebih lanjut Taufiq mengingatkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meninggalkan legacy bagi lingkungannya, yang dapat terus menerus dikembangkan oleh organisasinya.

Selama proses pembelajaran, para peserta PKN Tingkat II Angkatan VIII ini telah menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukkan kemampuan individual dan kemampuan kolaboratifnya berupa Proyek Perubahan di masing-masing instansi dan Policy Brief dengan judul “ Sinergi Membangun Desa Mandiri Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” yang disusun berdasarkan hasil program visitasi kepemimpinan ke Kabupaten Muaro Jambi, kabupaten Batanghari, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, didapatkan peringkat 10 besar peserta terbaik sebagai berikut:

  1. Neil El Himam, B.Sc., M.Sc. (Badan Ekonomi Kreatif)
  2. Mira Tayyiba, ST, MSEE (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
  3. Romadhaniah, M.Ec. (Kementerian Keuangan)
  4. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc. (Kementerian PPN/BAPPENAS)
  5. Erna Rosdiana, M.Si. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  6. Guspika MBA (Kementerian PPN/Bappenas)
  7. H. Erwin Widanarko, SH, SAP, M.Pd (Mahkamah Agung)
  8. Roro Vera Yuwanturi Susilastuti, S.IP., M.Si (Kementerian PAN RB)
  9. Armansyah, S.Pi., M.Si (Kementerian Ristekdikti)
  10. Bonivasius Prasetya Ictiarto (Kementerian Desa PDTT)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan 2018. Sertifikat WTP atas laporan keuangan LAN diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D kepada Sekretaris Utama (Sestama) LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09). Selain itu, dalam acara terssebut, LAN juga meraih penghargaan Juara Ketiga Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan Jumlah Satuan Kerja sampai dengan 10 Satuan Kerja, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. "Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik digunakan sebagai informasi/masukan bagi perencanaan penganggaran selanjutnya” ujar Sri Mulyani. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian/Lembaga karena selama 15 tahun ini terus berupaya menciptakan tata kelola keuangan negara secara lebih baik. 

Mengenai penghargaan terhadap pengelolaan BMN, Menteri Keuangan mengatakan, “Saya ingin memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN”. 

Sementara itu, Sestama LAN yang hadir mewakili Kepala LAN mengungkapkan rasa syukur untuk pencapaian yang membanggakan tersebut. “Raihan penghargaan WTP selama 12 kali berturut-turut dan juga penghargaan pengelolaan BMN ini, diperoleh berkat kinerja seluruh pegawai di lingkungan LAN. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bagi seluruh pegawai LAN atas kinerja yang sungguh-sungguh dan juga terus-menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik”," katanya. Sestama LAN juga berharap perolehan prestasi ini tidak membuat LAN menjadi jumawa dan berpuas diri, tapi bisa lebih memacu kinerja LAN untuk mempertahankan dan meningkatkannya di tahun mendatang.

Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana terdapat beberapa dokumen tambahan yang dipersyaratkan dan tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Dalam Rakernas tersebut juga dilakukan talkshow yang membahas Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, dengan narasumber yaitu Wakil Menteri Keuangan,  Direktur Utama LPP TVRI, Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan Presiden Bukalapak. Selain itu juga dibuka layanan edukasi dan konsultasi yang meliputi empat bidang yaitu akuntansi bmn, standar akuntansi pemerintahan, tata kelola keuangan badan layanan umum, dan pelaksanaan anggaran untuk membahas tuntas permasalahan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan maupun pelaporan keuangan. (humas)

Jakarta - Memeriahkan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) 2019, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar serangkaian kegiatan olah raga dari hari Jum’at s.d. Senin, 6-9 September 2019 di Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat.

Kegiatan dimulai dengan program Energy Leadership, yaitu latihan pengolahan energi bagi para pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan LAN.  Dalam kegiatan pengolahan energi ini, para peserta dilatih untuk mengolah nafas dan gerak tubuh agar dapat menghasilkan energi optimum bagi peningkatan produktifitas dan kinerja kepemimpinan.

Selanjutnya pada puncak Peringatan Haornas 2019 yang jatuh pada hari Senin (9/9), dilakukan Upacara Bendera yang seluruh petugasnya adalah para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan LAN. Acara kemudian dilanjutkan dengan Gowes Bareng para pimpinan dan pegawai LAN, Senam Bersama, Lomba Baris Berbaris dan Lomba Tenis Meja. Suasana semakin meriah dengan dilakukannya kegiatan untuk mempererat kebersamaan keluarga besar LAN, seperti Lomba Balap Karung, Lomba Gaple dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Rangkaian keseruan kegiatan Haornas 2019, selanjutnya ditutup dengan ramah tamah dan keakraban Pimpinan dan Pegawai LAN, dilanjutkan penyerahan hadiah-hadiah lomba, hiburan dan pembagian doorprize. (Humas)

Jakarta - Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing. Namun upaya pencapaian tersebut menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur.

 “Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini, adalah kualitas SDM Aparatur yang masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan ASN, dimana sebanyak 46% diantaranya masih memiliki pendidikan SD, SMP dan SMA” ungkap Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Rabu (4/9).

 Menurut Kepala LAN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Widyaiswara merupakan ujung tombak peningkatan kualitas SDM Aparatur. Oleh karenanya, BPSDM dan Widyaiswara dituntut tidak lagi hanya berfokus pada pendidikan yang bersifat klasikal tetapi juga mengembangkan pendidikan nonklasikal serta pemanfaatan teknologi informasi melalui e-learning.  Widyaiswara juga harus menjadi inspirator perubahan dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kurikulum, bahan ajar dan sebagainya” tambah Kepala LAN.

 Kepala LAN berharap, dengan kolaborasi yang kuat antara BPSDM, Widyaiswara, serta LAN sebagai unsur pembina dan penyelenggara pelatihan, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ASN yang berkelas dunia dengan berbagai kompetensi keahlian yang mengikuti perkembangan jaman.

 “Kita perlu mengubah kultur dan pola pikir, serta mental blok dalam birokrasi.  Kita buka wawasan baru dan cara berpikir baru bahwa kita berada dalam pemerintahan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain (whole government)” tutup Kepala LAN.

 Dalam kegiatan ini, Kepala LAN secara resmi melakukan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama kepada sebelas orang widyaiswara, yang sehari sebelumnya telah melakukan Orasi Ilmiah. Adapun kesebelas widyaiswara tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Abubakar Almahdali, SE, M.Si (BPSDM Pemprov. Sulawesi Tengah)
  2. Dr. H. Farhat Syukri, SE, M.Si (BPSDM Provinsi Sumatera Selatan)
  3. Ir. Soma Trenggana, M.App.Sc (Balai Diklat Geospasial)
  4. Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M (Pusdiklat Pengembangan SDM, Kementerian Keuangan)
  5. Drs. Rudy Widodo, M.A (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan)
  6. Dr. Dewi Wahyuni, M.P (BBPPKS Regional II Bandung, Kementerian Sosial)
  7. Dr. Warsono, M.Pd. (BBPPKS Regional II Bandung, Kementerian Sosial)
  8. Drs. Surjadi, M.Pd (BPSDM Prov. Bengkulu)
  9. Dr. Drs. Muhammad Haniv, Ak., M.S.T (Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan)
  10. Agus Suharsono, S.H., M.Si (Badan Diklat Keuangan Yogyakarta, Kementerian Keuangan)
  11. Dr. Chusani Mustas, Drs., M.Pd. (BPSDMD Jawa Timur)

Tokyo – Sebanyak 34 orang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII, sejak tanggal 27 s.d. 31 Agustus 2019 mempelajari bagaimana membangun agile bureaucracy melalui kegiatan benchmarking ke beberapa lokus di Jepang, yaitu National Graduate Institute Policy Studies (GRIPS); Ministry of Health, Labour and Welfare; dan Ministry of Finance.

Pemilihan Jepang sebagai lokus kegiatan benchmarking kali ini didasari alasan pertama, karena Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbaik di dunia yang menempati posisi tertinggi ketiga dalam perolehan Gross Domestic Product (GDP). Kedua, Jepang merupakan lahan subur tempat munculnya berbagai inovasi tingkat dunia. Saat ini, Jepang merupakan peringkat ke-13 dalam Global Innovation Index. Ketiga, saat ini pemerintah Jepang telah memperkenalkan Society 5.0 yang berfokus pada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga alasan tersebut membuktikan bahwa Jepang telah berhasil menerapkan agile bureaucracy secara efektif. Oleh karenanya, pemilihan lokus ini sejalan dengan tema yang diusung dalam PKN Tingkat I Angkatan XLIII, yaitu Developing Agile Bureaucracy to Improve National Competitiveness.

Kepala LAN dalam sambutannya menyatakan bahwa melalui kegiatan benchmarking ini peserta PKN I diharapkan dapat mengidentifikasi best practices kebijakan yang diterapkan pada lokus yang dikunjungi, menyusun lesson learnt, mengadopsi best practices, dan mengadaptasi best practices dalam rangka perbaikan atau perubahan yang akan dilakukan oleh peserta di instansinya masing-masing.

Kegiatan Benchmarking ini diawali dengan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang diterima oleh Wakil Duta Besar RI. Selanjutnya, Peserta PKN Tingkat I melakukan kunjungan ke National Graduate Institute Policy Studies (GRIPS), Ministry of Health, Labour and Welfare dan Ministry of Finance. Selain melakukan kunjungan ke berbagai lokus, dalam benchmarking ini, peserta juga diajak untuk melakukan observasi sosiokultural masyarakat Jepang, dan menggelar forum diskusi terkait substansi materi yang sedang dipelajari. (Humas)