Berita Lintas Instansi

Berita Lintas Instansi (48)

Segenap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diminta untuk menjadikan momentum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 sebagai ujian netralitas dan profesionalisme untuk menerapkan Panca Prasetya Korpri.

“Ingatlah bahwa pengabdian anggota KORPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu. Melainkan pengabdian anggota KORPRI hanyalah kepada negara, bangsa, dan rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan selaku Penasihat Nasional KORPRI pada Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11) pagi.

Presiden menegaskan, anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan dalam memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima. Karena itu, agar Indonesia bisa menjadi pemenang dalam era kompetisi global, maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi kerja.

“Segera tinggalkan pola pikir masa lalu, seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” tegas Presiden.

Presiden meminta anggota KORPRI memfokuskan energinya pada intisari dari pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Untuk itu, Presiden meminta setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukannya bagian dari masalah bangsa.

“Artinya, harus melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat, dan makin baik,” tutur Presiden seraya menambahkan, anggota KORPRI harus menghilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju pembangunan nasional.

Bertranformasi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal akan bertranformasinya KORPRI menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara RI. Dalam bentuk baru itu, kata Presiden, fungsi pemerintahan yang diemban berupa pembinaan dan pengembangan profesi Aparatur Sipil Negara, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Presiden berharap KORPRI menjadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncatan-loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, korps berperan menjaga kode etik profesi, standar pelayanan profesi dan mewujudkan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa,” tuturnya.

Upacara HUT ke-45 KORPRI itu dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi. (Humas Setkab)

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.

“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.

Presiden menegaskan, pemerintah harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan. Selain itu, jangan lupa juga kita harus membangun manusianya. “Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya.

Jadi Basis

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya berharap, daerah-daerah atau kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menutup atau menyimpan laporannya. Tetapi seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Menkeu, jika pada tahun 2014 lalu sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (pemprov), 222 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 60 pemerintahan kota (pemkot).

Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 K/L, 3 pemprov, 8 pemkab, dan 4 pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK.

Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis untuk lima perwakilan saja yang menerima penghargaan lima tahun berturut-turut, yaitu perwakilan dari: 1. DPR-RI; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Provinsi Jawa Barat; 4. Kabupaten Boyolali; dan 5. Kota Surakarta.

Menkeu menjelaskan, tahun ini merupakan tahun yang sangat penting dan bersejarah, karena mulai tahun ini kita akan melakukan implementasi akuntansi yang berbasis aktual. “Ini berbeda sekali dengan akuntansi yang berbasis kas, yang selama ini kita lakukan. Ini merupakan suatu titik bersejarah di dalam pengelolaan keuangan RI,” ujarnya.(Humas Setkab/DND/ES)

 

Jakarta - Akhir tahun 2014 pemerintah telah menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga 20 juta dalam kurun lima tahun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Jokowi telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi sektor pariwisata.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan even Sail (pelayaran) Selat Karimata pada tahun 2016. Acara tersebut akan dilaksanakan secara berurutan di Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitong, Kalimantan Barat serta Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Agustus-15 Oktober 2016. Sail Karimata merupakan gabungan dari kegiatan pelayaran, riset, seminar kemaritiman, pelayanan kesehatan, bakti sosial, festival seni dan budaya, festival kuliner serta kompetisi bahari.

Hampir sama dengan kegiatan sail sebelumnya, tahun ini rangkaian kegiatan sail dimulai dengan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-7. Kali ini upacara dilaksanakan di pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, agar wisatawan mancanegara mau berkunjung ke provinsi dan kabupaten penyelenggara sail tersebut, pemerintah mengundang komunitas pengguna kapal pesiar/yachter dari luar negeri. Menurut catatan humas Pemkab Kayong Utara, kurang lebih sudah ada 30 yachter dari 14 negara yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan Sail Karimata.    

Kemenko Kemaritiman sebagai koordinator kegiatan sail menekankan pentingnya even pariwisata tahunan itu untuk menjadi penggerak roda perekonomian di kawasan Indonesia bagian barat. “Kami tidak ingin sekali even ini selesai terus tidak ada apa-apa setelahnya, harus ada impact (dampak) yang dirasakan rakyat,” kata Deputi IV Kemenko Kemaritiman usai acara peluncuran Sail Karimata awal Juni lalu.

Agar gelaran Sail Karimata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara, pemerintah pusat secara intensif melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Hal ini diperlukan agar kebutuhan daerah benar-benar dapat diinventarisasi.

Ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan menjelang kegiatan sail ke-8 ini di Kabupaten Kayong Utara maupun Bangka Belitung. Pembangunan tersebut antara lain pembangunan dan pelebaran jalan, pembangunan drainase dan gorong-gorong, pemugaran dan penataan obyek wisata sejarah & purbakala, pembuatan trotoar, serta pemecah ombak di Pantai Pasir Padi.

Kegiatan ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah diantaranya  Kemenko Kemaritiman, Kemenko PMK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dekin (Dewan Kelautan Indonesia), Kemensos, Kementerian BUMN, Kemendes, Kemenristekdikti, KemenPUPR, Setkab, TNI AL, Pemprov Jambi, Kepri, Bangka Belitung dan Pemkab Kayong Utara.

Kegiatan sail yang melibatkan lintas kementeria dan lembaga pemerintahan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Diantaranya adalah Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Belitong, Sail Morotai, Sail Komodo, dan Sail Raja Ampat. Pemerintah mendesain kegiatan sail-sail tersebut untuk membantu percepatan pembangunan di lokasi destinasi.

Terpisah, Gubernur Kalbar Cornelis berharap agar kegiatan Sail Selat Karimata 2016 yang diikuti oleh peserta mancanegara tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk dapat mempromosikan semua potensi yang dimiliki. “Yang dapat dipromosikan, mulai dari potensi budaya, flora dan fauna, kekayaan alam, kerajinan tangan dan lain sebagainya, sehingga kegiatan Sail Karimata 2016 nanti dapat membawa efek positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke atau peningkatan investasi di Kabupaten Kayong Utara,” ujar Gubernur seperti dikutip dari web kabupaten kayong utara.

Contoh even pariwisata yang memiliki tujuan serupa dengan kegiatan sail adalah kompetisi balap sepeda internasional Tour de Flores yang digelar pada Bulan Mei lalu. Untuk memperlancar akses masyarakat, peserta balap maupun wisatawan, Kementerian PUPR membantu memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 661 km. Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

Jakarta - Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dianugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.

Amnesti Pajak (Tax Amnesty) merupakan instrumen Pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (budgeter), namun ia memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (regulern) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), dan menaman modal (investasi) baru yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru dan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (demand) akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan tentu akan memunculkan subjek pajak dan objek pajak baru (ekstensifikasi) yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia. Negara ini butuh dana yang besar untuk membangun. Jika kita memiliki kemampuan sendiri, untuk apa meminta kepada bangsa lain.

Amnesti Pajak membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar untuk mengungkap harta yang selama ini mungkin lupa dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini bukanlah sebuah tindakan bodoh dan sia-sia karena pengungkapan ini dilindungi Undang-Undang. Data yang diungkap ada jaminan tidak akan diperiksa kembali dan adanya kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Amnesti Pajak juga memanggil putra bangsa di dalam negeri untuk ikut berperan mengungkap harta yang belum diungkap di SPT untuk melaporkannya dalam SPT dan menebus kekhilafannya itu melalui Surat Setoran Pajak (SSP) di Bank persepsi/Kantor Pos.

Amnesti Pajak peluang terakhir untuk menebus kesalahan, karena hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017. Jika data yang masih disembunyikan terungkap maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan pengenaan sanksi kenaikan berupa denda 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Walaupun catatan perpajakan kita di masa yang lampau bermasalah, melalui program Amnesti Pajak kita mendapat kesempatan untuk menjadi bersih di mata pajak. Mungkin inilah kesempatan yang terakhir. Segera kita manfaatkan. Hanya satu formulir untuk menjadi pembayar pajak yang bersih dan memulai kembali sebagai pembayar pajak yang taat demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500745 (Kerjasama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi/BKLI, Direktorat P2Humas dan Tim Komunikasi Pemerintah/TKP)

 

Jakarta - Peristiwa ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya puncak perayaan Hakteknas di pusatkan di daerah (Solo, Jawa Tengah) sejak Kementerian Riset dan Teknologi bergabung dengan Dirjen Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus 2016 dihadiri oleh Pemerintah daerah, civitas akademika, lembaga litbang, dunia usaha, pemerhati IPTEK, mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia.

HAKTEKNAS merupakan puncak pencapaian ajang unjuk inovasi anak bangsa. Menilik kembali sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia, yang diawali dengan penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung, ini menjadi bukti IPTEK telah membawa negara Indonesia sejajar dengan negara lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menanamkan perhatian, minat, dan kesadaran dari seluruh komponen bangsa terhadap pentingnya IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berdaya saing.

Momentum 21 tahun lalu, terus menjadi spirit bekerja, dan kembali membangun kepercayaan diri bahwa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keniscayaan untuk bisa bersaing dan sejajar dengan bangsa lain. Keyakinan itu harus diikuti dengan langkah nyata berupa kebijakan program dan kegiatan untuk mendukung dan mengembangkan inovasi Nasional maupun Sistem Inovasi Daerah.

Memasuki era MEA, kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi bergerak bebas sesuai dengan konvensi ASEAN. Keunggulan komparatif dan kompetitif menentukan mampu tidaknya kita memenangkan persaingan antar Negara Anggota ASEAN, didukung Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal disertai dengan peningkatan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian maka kita berkeyakingan akan mampu memenangkan persaingan liberalisasi pasar regional dalam komunitas  ASEAN Economy Community, (AEC).

Pemerintah terus menerus bekerja keras meningkatkan peran dan fungsinya sebagai, regulator, motivator, stimulator dan fasilitator dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya penguatan inovasi. Peran dan fungsi lembaga litbang dan perguruan tinggi juga akan terus kita dorong untuk bersinergi memperkuat daya dukung inovasi. Eksistensi industri juga secara berkelanjutan diberikan stimulan agar mampu menggairahkan dunia investasi yang pada akhirnya akan tercipta industri yang kuat dengan basis inovasi anak bangsa. Maka Pemerintah fokus untuk melahirkan kebijakan yang mengitegrasikan semua sektor dan aktor inovasi sebagai platform untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Nasional.

Hingga saat ini Ristekdikti terus berupaya menginisiasi dan menelurkan kebijakan yang menjadi peta jalan (road map) penguatan inovasi nasional, antara lain: pertama akses pendidikan tinggi lewat bantuan program beasiswa (BIDIKMISI, ADIK, PPA, PTS, dll). Berdasarkan data akhir Juni 2016 telah mencapai 369.508 penerima beasiswa. Selain itu juga tercatat dua Universitas masuk top 500 dunia, yaitu ITB dan UI (versi QS). Kedua meningkatkan tenaga terdidik, terampil dan berpendidikan tinggi. Ketiga meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang, Keempat meningkatkan sumberdaya litbang dan mutu pendidikan tinggi. Kelima meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan, dan keenam meningkatkan inovasi bangsa. Sebagai contoh Kemrisetkdikti mendorong lahirnya kebijaksaan pemerintah berupa Permenkeu (PMK) No. 106/PMK.2/2016, dimana penggunaan anggaran riset berorientasi pada hasil akhir (output). Kebijakan ini akan memicu para peneliti untuk fokus melakukan aktifitas riset karena tidak dijejali dengan persyaratan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang rumit.

Saat ini kita memasuki era digital, dimana pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi keharusan dalam fokus-fokus riset kita yang meliputi bidang: pangan, energi, manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, material maju dan kemaritiman. Perguruan tinggi kita telah banyak menghasilkan hasil-hasil riset pada bidang-bidang tersebut yang disebut sebelumnya, selanjutnya diperlukan kebijakan untuk mensinergikan berbagai stakeholder agar hasil riset tersebut dapat didorong (hilirisasi) menjadi produk inovasi sehingga memberikan kontribusi dominan dalam pembangun perekonomian kita.

Dalam konteks itu, Kemristekdikti memiliki program insentif diantaranya : beasiswa baik untuk mahasiswa maupun dosen, hibah pembinaan perguruan tinggi swasta, pengembangan Sains Teknologi Park, Pusat Unggulan iptek, penelitian BOPTN, riset litbang, pengembangan teknologi industri perusahaan pemula berbasis teknologi, inovasi litbang atau perguruan tinggi di industri dan berbagai program lainnya. Selaras dengan komitmen pemerintah untuk mendorong gairah berinovasi, maka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2016 mengusung tema "lnovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa", dengan Tagline " Gelorakan lnovasi".

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari Kebangkitan Teknologi Nasional  dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan baik oleh Kementerian, Pemerintah Daerah maupun penggiat IPTEK. Rangkaian Kegiatan tersebut adalah 1) Ritech Expo yang akan menampilkan berbagai produk unggulan dari lembaga litbang perguruan tinggi, industri dan penggiat IPTEK lainnya; 2) Kegiatan ilmiah,terdiri dari 14 kegiatan di Kota Surakarta dan 11 di Luar Kota Surakata; 3) Talkshow; 4) Kegiatan Jalan Sehat. Selain itu juga dilakukan pemberian anugerah lPTEK dan inovasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota, Unit Kerja Litbang, Dunia Usaha, Peneliti dan Inovator dari kalangan masyarakat luas. Juga diberikan penghargaan kepada dunia pers. Penandatangan berbagai nota kesepahaman antar pemerintah, perguruan tinggi atau Lembaga Litbang dan Dunia Usaha untuk mempercepat terciptanya hilirisasi hasil-hasil riset.

Menristekdikti berharap  HAKTEKNAS kali ini menyebar dan menggelora ke seluruh penjuru negeri dan menjadikan teknologi dan inovasi sebagai mainstream gerakan membangun karakter bangsa. Tahun 2016 ini, kita jadikan tahun dimulainya gerakan inovasi. Era tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan akan inovasi anak bangsa. Pada kesempatan tersebut dalam pidatonya, M. Nasir mengimbau agar ke depan, seluruh komponen baik lembaga litbang, perguruan tinggi, industri, peneliti, dunia usaha dan masyarakat memiliki komitmen bersama untuk memajukan dan mengakselerasikan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing anak bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, senantiasa terus GELORAKAN INOVASI! (Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

 

Jakarta - Usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko  di Istana Merdeka, Jakarta (5/8), Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan bahwa di dalam pertemuan tadi kedua Presiden lebih banyak berbicara mengenai upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.

“Kedua presiden sepakat bahwa tahun depan kita akan memulai kembali pertemuan joint economic commission. Komisi ini sudah dalam beberapa tahun belum pernah melakukan pertemuan kembali,” ujar Menlu.

Menlu menyampaikan bahwa ada beberapa bidang kerja sama untuk dibahas lebih lanjut dalam pertemuan economic comission, misalnya mengenai masalah pertanian, dan tourism.

“Intinya bahwa di dalam perdagangan dan investasi terdapat potensi yang sangat tinggi karena produk yang dihasilkan oleh masing-masing negara tidak saling berkompetisi satu sama lain,” tambah Menlu.

Dalam wawancara tersebut, Menlu juga menyampaikan bahwa Presiden Ukraina juga sudah menyatakan dukungannya bagi  Indonesia menjadi kandidat sebagai United Nations (UN) Security Council untuk tahun 2019-2020.

Di akhir wawancaranya, Menlu memberikan keterangan tambahan mengenai  penandatanganan 4 Memorandum of Understanding (MoU), yaitu:

  1. Bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas;
  2. Pelatihan diplomatik. Jadi diplomat-diplomat kita akan secara bertukar akan dididik di masing-masing diplomatic training center.
  3. Bidang pertanian, antara lain mengenai riset dan teknologi pertanian, pertukaran ahli di bidang pertanian dan sampel produk pertanian, kerja sama peternakan hewan, kerja sama karantina hewan dan tumbuhan, pengembangan produk makanan, mendorong investasi pertanian, dan lain-lain.
  4. Bidang pertahanan, antara lain exchange kunjungan, kerja sama di bidang industri pertahanan dan logistik, serta pertukaran informasi di bidang pertahanan dan kemiliteran. (DND/EN/Humas Setkab)

 

Bandung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kun jungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8) pagi ini. Setelah mendarat tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Bandung, dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung menuju Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dengan berkendaraan mobil, pukul 09.30 WIB.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya Senin (8/8) pagi mengemukakan, di kampus IPDN, Jatinangor, Presiden Jokowi dijadwalkan melantik 2.143 Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan ke-23 Tahun 2016. Sebelumnya para Pamong Praja Muda itu telah diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Balairung Kampus IPDN, Minggu (7/8).

Mereka terdiri dari 1.723 orang dari Program Diploma IV, 198 ornag dari Program Strata 1, 192 orang dari Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD), 28 orang Program Profesi Kepamongprajaan dan 2 orang Program Strata 3.

Predikat terbaik Program D.IV diberikan kepada Kurnia Pratiwi asal Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat dengan IPK 3,989. Program S1 diberikan kepada Muhamad Laksmana asal Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan IPK 3,881 mendpaat predikat Dengan Pujian.

Sementara pada Program S2 MAPD diberikan kepada Raden Wisnu Sumantri asal Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan IPL 3,88. Program Profesi Kepamongprajaan diberikan kepada Erlianza Syahputra dengan IPK 3,95 dengan predikat Cum Laude.

Sedangkan Program S3 diberikan kepada Firdaus dengan IPK 3,82 dan David Yama dengan IPK 3,76 mendapat predikat Cum Laude.

Sosialisasi Tax Amnesty

Pada Senin (8/8) sore, Presiden Jokowi dijadwalkan akan memberikan sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty  di Hotel Intercontinental, Bandung. Acara yang diselanggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Pajak dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat ini rencananya akan diikuti oleh 3.500 pengusaha di Jabar.

Sebelum Bandung, Presiden Jokowi juga telah memimpin sosialisasi tax amnesty Bandung di Surabaya, Medan dan Jakarta.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam perjalanan menuju Bandung, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (ES/Humas Setkab)

 

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya untuk membuat program-program prioritas, mulai dari enam bulanan sampai tiga tahun ke depan.

Hal itu dikatakan Asman dalam rapat konsolidasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kantor Kemenetrian PANRB, Rabu (03/08). “Saya minta saudara-saudara menetapkan prioritas enam bulan ke depan, apa yang akan dicapai dalam setahun hingga tiga tahun ke depan. Tidak mungkin kita bisa mengubah semuanya dalam waktu singkat ini,” ujarnya.

Namun Menteri mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menambah kecepatan dalam bekerja, dan setiap perubahan yang terjadi dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Sebagai pusat dari mesin birokrasi, kita harus berjalan lebih cepat dan bisa menunjang percepatan bagi instansi pemerintah lain,” imbuhnya.

Pria kelahiran Padang Pariaman tanggal 2 Februari 1961 menuturkan pengalamannya sewaktu menjadi anggota DPR. Kalau sedang berkunjung ke daerah, sering mempertanyakan keberadaan surat-surat sebagai bukti sahnya suatu aset negara. Kalau ada bangunan, adakah suratnya, kalau ada siapa yang memegang. Demikian juga dengan kendaraan, di mana surat-surat kendaraannya. “Tidak jarang surat-surat itu dipegang oleh para pegawai, yang sering tidak terintegrasi. Tidak sedikit pemda yang pengadministrasian asetnya tidak jelas,” ujarnya.

Untuk itu, Menteri mendorong Kepala ANRI Mustari Irawan agar memperjelas dan memprioritaskan penanganan arsip-arsip sebagai bukti kepemilikan aset negara. “Dari mana datangnya negara? Kan dari surat2 tersebut. Ini harus menjadi prioritas ANRI,” imbuh Asman.

Terkait dengan BKN, Menteri menuturkan bahwa saat menjabat sebagai Wakil Walikota Batam sering melihat PNS yang menghadapi masalah ketika mengurus kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Asman mengaku sering melihat, PNS yang mau naik pangkat datang ke BKD dengan membawa map berisi setumpuk persyaratan. Tapi dia harus pulang dengan kecewa, karena katanya data belum lengkap, kurang ini, kurang itu. “Saya bilang, BKD harusnya mempunyai data yang lengkap dan mengenai pegawai di instansinya. Data itu juga harus  terintegrasi antara pusat dan daerah. Tolong BKN perhatikan ini,” lanjutnya seraya menambahkakn bahwa PNS yang pensiun sering lama, dan kadang-kadang kurang jelas.

Dikatakan, baru saja Asman bertemu Gubenrur Bank Indonesia yang sistem kepegawaiannya luar biasa. “Saya terinspirasi dengan perbankan. Kita akan belajar sistem kepegawaian perbankan. Masa kita kalah dengan bank,” tegas Menteri.  

Menteri Asman minta kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk menyusun hitung-hitungan yang rinci, mulai dari berapa PNS saat ini, bagaimana kualifikasi dan kompetensinya, sehingga bisa menjelaskan berapa pegawai yang memiliki keahlian dan berapa yang tidak, serta ada di mana mereka. “Jangan lagi ada sarjana Farmasi yang mengurusi urusan PU, atau sarjana agama menjadi Kepala Pertanian. Jangan sampai mesin birokrasi ini tidak jalan,” tegasnya.

Asman menganalogikan, saat ini birokrasi ini membutuhkan pegawai yang memiliki nilai A. Tetapi ternyata, yang ada pegawai yang nilainya C semua. Akibatnya, tidak jarang PNS datang jam 7.30, tetapi tidak tahu apa yg dikerjakan. “Ada PNS yang rambutnya cepat putih, akibat stres lantaran tidak ada kerjaan,” sergahnya yang disambut tawa para peserta rapat.

Menurut Menteri, persoalan-persoalan itu  harus dibenahi. Selanjutnya, publik juga perlu diberi tahu apa saja yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai yang kita kerjakan tidak diketahui publik.

Namun, diingatkan juga bahwa dalam menyampaikan kepada masyarakat harus dengan cara-cara yang baik. Penataan pegawai yang dilakukan, bukanlah pemangkasan jumlah pegawai, tetapi dengan pembinaan dan penyaluran ke posisi yang tepat agar bisa berkreasi. “Kalau spirit mereka makin tinggi, mudah-mudahan umur mereka tambah panjang. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan mereka juga mendoakan bapak ibu sekalian,” imbuh Asman setengah berseloroh.

Kepada Kepala LAN Adi Suryanto, Menteri mendorong agar  LAN mencari cara agar antrean PNS yang akan mengikuti diklat tidak terlalu panjang. “Apa ini bisa kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, mislanya, untuk mengurangi antrean,” sergahnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

 

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan teleconference dengan 21 kantor perwakilan di luar negeri dalam rangka memperkuat organisasi perwakilan melalui implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kamis (19/05).  Ini merupakan terobosan yang dilakukan guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemneterian Luar Negeri dan beberapa duta besar serta ministry counselor, mengundang 21 kantor perwakilan di luar negeri yang berada di wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia, serta dua perwakilan dari Zagreb dan Doha.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, menyebutkan bahwa kegiatan teleconference dengan perwakilan RI ini merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat pelaksanaan RB di seluruh perwakilan RI secara efisien. “Oleh karenanya kegiatan ini akan terus dilakukan dengan menambah jumlah peserta dari seluruh perwakilan negara di dunia,” ujarnya.

Sementara Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko, menyampaikan bahwa kondisi RB dan SAKIP di luar negeri cenderung sudah lebih baik disbanding kondisi di dalam negeri. Namun demikian, kondisi yang sudah lebih baik tersebut belum dilakukan secara masif yang bisa mempengaruhi kondisi di dalam negeri.

“Oleh karenanya, perlu upaya untuk simplifikasi metode melalui kebijakan struktural Kemlu. Selain itu, menurut, Perwakilan RI juga harus melakukan upaya efisiensi dengan menghapus anggaran-anggaran yang tidak berdampak langsung pada misi diplomatic,” kata Didid.(ris/HUMAS MENPANRB)

 

sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4843-rb-dan-sakip-go-internasional

JAKARTA – Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan mulai Senin, tanggal 6 Juni 2016. Meskipun puasa, tetapi aparatur sipil negara tidak boleh kendor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak lain, juga diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama Islam.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang puasa Ramadhan pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu yang digunakan selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini, para pegawai ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat memanfaatkan dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kerja di kantor tetap optimal, di pihak lain ada waktu bersama keluarga ketika menjelang berbuka puasa.

Berikut adalah jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016) :

 1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.

     a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00

         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30

     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30

         Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

 2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.

     a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00

         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30 

     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.30

          Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

3. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

4. Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. (twi/HUMAS MENPANRB)

sumber: http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4828-jam-kerja-selama-ramadhan-2016