Berita

Jakarta – Kehadiran profesi analis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang selama ini menilai bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elite. Kehadiran profesi analis kebijakan di lingkungan organisasi pemerintahan juga menjadi bukti kuatnya dorongan menciptakan proses deliberative dalam pengambilan kebijakan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan saat ini merupakan profesi yang bernilai strategis bagi pemerintah. Selain jabatan ini membutuhkan standar kompetensi khusus, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan dalam proses kebijakan publik di Indonesia.

Lahirnya jabatan fungsional analis kebijakan merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan,” jelasnya saat membuka "Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan, di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (22/5).

Menurut dia, persoalan kebijakan publik di Indonesia sangat kompleks. Banyak sekali tantangan yang dihadapi para analis kebijakan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Di masa mendatang, para pembuat kebijakan akan dihadapkan pada pertanyaan kebijakan yang sangat kompleks. Analis kebijakan tidak hanya muncul setelah kontroversi kebijakan terjadi, tetapi harus mampu melakukan proyeksi sebelum penetapan sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam implementasi kebijakan,” kata dia.

Menyadari peran penting itu, Kepala LAN mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan setidaknya memegang tiga peran sentral, yaitu menjadi produser dan manajer pengetahuan, melakukan advokasi kebijakan, dan melakukan pengembangan kompetensi dan profesi.

Kepala LAN merinci, dalam perannya sebagai produser dan manajer pengetahuan, seorang analis kebijakan harus menguasai metodologi riset dan melakukan analisis kebijakan. Pemahaman terhadap konsep dan teori yang relevan dengan isu kebijakan yang dikaji menjadi sangat penting dipelajari oleh analis kebijakan.

Kemampuan mendokumentasikan, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan kepada aktor-aktor yang relevan merupakan modal kompetensi inti yang harus dimiliki analis kebijakan,” jelasnya.

Peran kedua, lanjut dia, analis kebijakan berperan penting untuk menjembatani penelitian dan kebijakan melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkannya. Dengan bukti-bukti yang solid, analis kebijakan melakukan advokasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disarankan kepada pemangku kepentingan agar rekomendasinya dapat diterima atau diadopsi oleh pengambil keputusan.

Analis kebijakan juga memiliki tantangan untuk menguasai mekanisme institusi, mekanisme proses perundangan, dan memahami kultur birokrasi.

“Disamping itu, analis kebijakan juga perlu memahami bahwa pekerjaannya tidak semata-mata pada aspek teknis, tetapi juga pekerjaan ilmiah dan politis. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi dengan berbagai aktor di arena kebijakan harus terus diasah,” jelas Kepala LAN.

Sementara tantangan terakhir dalam melakukan peran pengembangan kompetensi dan profesi, menurut Kepala LAN, seorang analis kebijakan dituntut untuk selalu memperbaharui kompetensinya dengan membangun akses-akses terhadap berbagai pelatihan yang berkualitas.

“Tentu tidak bisa disandarkan pada tiga faktor ini saja. Ada banyak faktor yang nantinya mempengaruhi peningkatan kualitas kebijakan, terutama oleh para pejabat fungsional analis kebijakan itu sendiri untuk mampu menunjukkan kompetensi dan kredibilitasnya dalam memperbaiki kualitas proses-proses di dalam siklus kebijakan,” jelasnya.

Kepala LAN mengingatkan, analis kebijakan harus mengubah cara pandangnya terhadap persoalan publik. Jika dulu mungkin hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kepentingan sektoral, maka mulai saat ini pola pikir tersebut harus dirubah.

Analis kebijakan harus melihat persoalan publik secara utuh dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar. Saya juga ingin agar eksistensi analis kebijakan terus semakin terlihat, baik dari segi kualitas produk maupun jejaring atau network,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Kepala LAN, pengembangan profesi analis kebijakan harus dilakukan secara terus menerus seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan yang didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya pengembangan profesi  tidak hanya secara formal tetapi melalui mekanisme-mekanisme informal,” jelasnya.

Di akhir kesempatan, Kepala LAN mengingatkan keberadaaan organisasi profesi analis kebijakan yang ada dalam wadah Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) harus dioptimalkan fungsinya agar mampu memenuhi kebutuhan pengembangan profesi analis kebijakan.

AAKI saya harap bisa menjadi organisasi profesi yang inklusif dengan melibatkan pejabat fungsional analis kebijakan dan analis kebijakan dari luar birokrasi. Network dengan perguruan tinggi dan lembaga think tank kebijakan di luar pemerintahan merupakan langkah strategis untuk membangun kapasitas profesi analis kebijakan dan membantu upaya membuka katup-katup penghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas,” tutupnya. (budiprayitno/humas)

 

 

                                                                               


 

 

 

 

 

Jakarta - Lemahnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah informasi menjadi evidence berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik. Disamping juga aktor-aktor pembuat kebijakan di pusat dan daerah sering terperangkap dalam perspektif jangka pendek, kepentingan sektoral, dan kurang memiliki informasi yang memadai ketika mengambil keputusan. Akibatnya, intervensi pemerintah selama ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) DR. Adi Suryanto, M.Si saat membuka “Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan,” di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (22/5).

Kepala LAN mengatakan, kurangnya evidence base atau bukti lapangan dalam pengambilan kebijakan telah menimbulkan keprihatinan tersendiri. Kebijakan yang dihasilkan tidak menyelesaikan masalah namun justru sebaliknya menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini membawa keprihatinan bagi kita semua. Oleh karena itu, LAN berkomitmen untuk melakukan transformasi terhadap praktik-praktik dalam proses kebijakan publik dengan mendorong terbangunnya mekanisme penyusunan kebijakan berbasis pada bukti atau evidence based policy making," jelasnya.

Menurut Kepala LAN, sudah saatnya birokrasi melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi. Jika ditilik lebih jauh, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Hanya saja, kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi dan informasi yang memadai tentang pilihan tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan berimplikasi pada timbulnya masalah baru dalam masyarakat.

“Alhasil, intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik belum cukup efektif. Padahal usaha dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan tak jarang yang terjadi adalah munculnya kontroversi di ranah publik atas kebijakan yang diambil pemerintah,” jelasnya.

Kepala LAN menyitir sejumlah persoalan mendasar yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia. Menurut dia, sebagaimana pernah diungkapkan Prof. Agus Dwiyanto, proses pengambilan kebijakan di Indonesia masih lemah dalam membangun evidence based policy, khususnya terkait ketersediaan evidence dan penggunaan evidence. Padahal, lanjut dia, membanjirnya informasi yang dapat diakses dengan mudah dan murah sebagai akibat dari semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, belum memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan proses kebijakan.

“Hal ini utamanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah informasi menjadi evidence. Sehingga berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, birokrasi pemerintah harus segera melakukan transformasi dan reposisi dengan cepat. Impian jangka panjang pemerintah dalam membangun World Class Government menuntut perubahan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dan progresif, terutama dalam upaya melakukan perbaikan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

"Kita harus menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat. Karena kian kuatnya arus globalisasi yang seringkali menghadapkan pada ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan semakin tingginya ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan publik yang dilakukan pemerintah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi," tutupnya. (budiprayitno/humas)

 

 

 

 

Jakarta - Penyebaran kabar bohong atau hoax melalui media sosial saat ini sangat meresahkan. Pada awalnya banyak hoax dalam bidang kesehatan, namun saat ini lebih banyak hoax dalam bidang politik yang mengiringi perhelatan pilkada di tanah air. Derasnya arus hoax di media sosial mampu membuat polarisasi dalam masyarakat. Saling hujat, ujaran kebencian dan debat yang tak kunjung selesai mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden meminta semua elemen masyarakat menghentikan aktivitas yang mampu memecah belah bangsa tersebut.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono juga mengingatkan tentang bahayanya hoax. Menurutnya, penggunaan media sosial mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran hoax.

“Hoax yang terus beredar di media sosial bisa merongrong keutuhan bangsa, apalagi saat ini gencar berhembus hoax tentang Islam versus PKI,” ujarnya dalam acara Pra Seminar Policy Brief Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXV dengan tema “Pemanfaatan Media Sosial Melawan Hoax” di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5).

Hendropriyono juga menegaskan serangan hoax di media sosial mampu diatasi apabila aplikasi penyaring hoax sudah berjalan semestinya.

“Artikel-artikel yang mengandung konten hoax dari akun tertentu di media sosial seharusnya kita saring dulu dengan mengklarifikasikan dengan media massa mainstream yang terpecaya,” imbuhnya.

Literasi masyarakat juga harus ditingkatkan, karena pada dasarnya artikel hoax lebih banyak berasal dari sumber yang tidak jelas asal usulnya bukan dari media massa terpecaya. Terlebih lagi masyarakat cenderung mudah terprovokasi dengan judul tanpa membaca isinya secara lengkap.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen. Pol Drs. Rikwanto mengatakan, maraknya hoax dimulai jelang Pileg dan Pilpres tahun 2014, banyak berita yang “digoreng” oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pihak lawan. Di sisi lain pemilik media mainstream m,embuat partai baru atau masuk partai kemudian menggunakan media tersebut untuk berkampanye.

“Publik kehilangan kepercayaan terhadap netralitas media dan kebenaran isi media, karena pemilik media masuk partai tertentu dan partai sendiri membuat media sendiri,” terangnya.

Sebagai pilar ke empat tegaknya demokrasi di Indonesia, media massa atau pers seharusnya tetap netral dalam pemberitaannya. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap pers semakin menguat, hal ini tentu akan dapat dijadikan sarana masyarakat dalam menangkal penyebaran hoax.

Lebih lanjut Rikwanto mengatakan dalam era demokrasi ini orang bebas menyampaikan pendapat termasuk melalui media sosial. Namun perlu diingat bahwa dalam menyampaikan pendapat harus tetap pada koridor yang telah ditentukan.

“Munculnya hoax itu di media sosial bukan di media massa mainstream, sehingga netizen (pengguna media sosial) harus bijak dalam menggunakannya,” kata dia.

Polri terus bergerak melawan hoax, yaitu dengan menganalisa dan memetakan pergerakan netizen yang mengunggah ujaran kebencian (hate speech), hoax maupun kejahatan lain di dunia maya.

“Salah satu upaya menangani penyebaran berita hoax adalah dengan memonitor setiap berita di media sosial. Jika berita tersebut terbukti mengandung unsur kebohongan, Polri segera melakukan penindakan dengan memberikan stempel, kemudian menyebarkan kembali ke masyarakat”, jelasnya.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengetahui berita yang mengandung hoax dan menghentikan penyebarannya.

Di lain pihak, saat ini Pemerintah juga tengah membahas pembentukkan Badan Siber Nasional (BSN) untuk memproteksi kegiatan siber secara nasional. Badan ini diharapkan mampu menekan maraknya penyebaran hoax, meningkatkan pertahan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik (danang/humas)

Manado - Pembangunan daerah perlu ditunjang dengan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. Pasalnya, ujung tombak pemerintahan di segala bidang terletak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penerjemah kebijakan Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen saat membacakan sambutan Gubernur Olly Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel Peninsula Manado, Kamis (18/5) malam.

Menurut Edwin, ASN berperan sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh ASN.

“Kita menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan bagi ASN memegang peran penting. ASN sebagai aset arus terus dikembangkan kompetensinya agar dapat membantu program pembangunan,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya sinergitas dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memang bertugas mendidik dan melatih aparatur sipil negara. Termasuk juga dengan Kementerian PAN dan RB yang banyak mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan ASN.

“Melalui momentum Rakornas ini kami berharap dapat menghasilkan sinergitas visi, persepsi dan langkah kerja segenap penyelenggara kediklatan se-Indonesia khususnya yang terkait perkembangan berbagai aturan kepegawaian dan manajemen ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pengembangan kompetensi ASN saat ini diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi.

“Pengembangan kompetensi ASN adalah bagian penting dalam reformasi birokrasi karena berperan dalam pembangunan bangsa. Bahkan bagi negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan,” kata dia.

Asman mengatakan, upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

“Adapun untuk pengembangan kompetensi ASN, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Selain itu, pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN & RB Asman Abnur didampingi Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penyeleggaraan Diklat kepada Sekda Provinsi Sulut Edwin H. Silangen. (budiprayitno/humas)

 

Manado – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mulai merubah pola kerjanya secara profesional agar dapat menekan in-efisiensi birokrasi yang selama ini cenderung merugikan keuangan negara. ASN juga harus berorientasi pada aspek pelayanan publik yang memuaskan sebagaimana telah banyak dilakukan kalangan swasta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan review terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, banyak aspek yang disoroti terkait program kegiatan ASN yang harus dibenahi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap pola kerja ASN menunjukkan banyak program kegiatan yang tidak nyambung urgensinya. Akibatnya, anggaran negara terbuang sia-sia,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan ASN  bertema “Bersatu Mengembangkan Kompetensi ASN Menuju Human Capital ASN 2025,” di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (18/5) malam.

Asman mencontohkan, adanya sejumlah daerah yang menyusun program kerja hanya berorientasi kepada proyek semata. Padahal hal itu tidak benar-benar dilakukan berdasarkan skala prioritas.

“Ada daerah yang membangun program pengairan tetapi airnya tidak mampu mengairi sawah. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata orientasinya hanya proyek dan menghabiskan anggaran. Ada juga program Kesehatan Lingkungan yang dalam bayangan saya isinya penataan dan pengelolaan lingkungan. Namun ternyata kegiatannya isinya Seminar, Studi Banding dan honorarium. Jelas sekali ini tidak boleh terjadi lagi ke depan,” kata dia. 

Asman mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menyatukan sistem perencanaan, penganggaran, keuangan dan manajemen kinerja dalam satu sistem tunggal. Dengan demikian ada sinkronisasi program kegiatan sejak awal perencanaan hingga implementasi di lapangan.

“Nantinya juga akan kita siapkan basis pengukuran kinerja yang bernama performance management. Sehingga ASN memiliki tolok ukur kinerja yang jelas dan tepat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Asman menambahkan, upaya profesionalisme ASN bukanlah omong kosong belaka. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN telah memberikan panduan pembinaan dan pengembangan pola karir ASN ke depan.

“Pembinaan dan pengembangan ASN itu akan dimulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan. Ada tiga aspek yang kita tekankan, yakni kualifikasi, kompetensi, serta kinerja,” tuturnya.

Dengan tiga aspek tersebut, lanjut Asman, terjadi perubahan pola pembinaan ASN. Dari yang tadinya berkonsep comfort zone menjadi comfort competitive zone.

“Dengan demikian, pola karir ASN akan sangat kompetitif. Tidak memiliki kompetensi, silahkan minggir dulu. Apalagi sekarang sudah mulai sistem open bidding yang memberi kesempatan kepada kalangan profesional untuk masuk birokrasi. Jadi iklim kompetitif ini yang sedang kita bangun agar birokrasi di Indonesia menjadi maju,” tutupnya. (budiprayitno/humas)