Berita

Jakarta - Teknologi pendukung kinerja pemerintahaan semakin tinggi. Sayangnya masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan mengikuti perubahan pola kerja berbasis teknologi tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, perkembangan teknologi ini perlu diikuti oleh para ASN agar bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

High tech harus diikuti pula dengan high touch. Teknologinya tinggi, maka sentuhan kita terhadap teknologi harus tinggi juga. Tidak mungkin teknologinya tinggi kitanya low touch” kata Asman saat memberikan sambutan dalam Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVII di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Kamis (30/11).

Menurut dia, perkembangan teknologi informasi membutuhkan aparatur yang selalu cepat dan tanggap dalam mengantisipasi perubahan. Apalagi penggunaan teknologi juga menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak daya saing SDM aparatur yang saat ini semakin ketat. 
"Tak ada cara lain selain setiap individu dan lembaga harus meningkatkan kapasitasnya. Jangan terlena dengan cara lama, kita harus mengikuti pola kinerja jaman sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan profil ASN yang berkompeten terus dilakukan.

Menurut dia, keluarnya UU ASN dan PP tentang manajemen PNS memberikan kewenangan penuh terhadap LAN untuk mengembangkan kemampuan ASN seluruh Indonesia.

“Beberapa langkah telah dilakukan LAN dalam memperbarui pola diklat aparatur antara lain memperbarui sistem kurikulum, metode pengajaran serta prasarana dan sarana diklatnya. Saya berharap para peserta selalu menjadi agen perubahan di intansi masing-masing serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negeri ini,” pungkasnya. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini terus mengambil langkah inisiatif dan antisipasif dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten. Hal ini diwujudkan dengan melakukan perubahan diklat aparatur sipil negara secara menyeluruh, baik Pelatihan Dasar CPNS maupun Diklat Kepemimpinan sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan apartur sipil negara terus hadir membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sesuai dengan Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemerintahan bersih, efektif, demokratis, efisien dan akuntabel, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terus melakukan penyesuaian. Harapan kita adalah produktifitas rakyat dan daya saing di pasar global semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan  publik yang dihadirkan aparatur sipil negara,” jelas Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Rapat Kordinasi Nasional bertema “Akselerasi Pengembangan Kompetensi ASN yang Berdaya Saing”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Rabu (22/11). Rakornas Diklat ini juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA serta Menteri PAN & RB Asman Abnur.

Dr. Adi Suryanto mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik hanya dapat tercapai melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara. Karena merekalah ujung tombak birokrasi.

“Pemenuhan kompetensi aparatur sipil negara dan antisipasi perkembangan global memerlukan strategi yang handal dan inovatif dalam upaya mengembangkan investasi sumber daya manusia aparatur. Disinilah peran strategis Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk terus melakukan berbagai langkah inovatif dibidang kediklatan,” jelas dia.

Kepala LAN mengungkapkan saat ini LAN sendiri juga tengah membuat terobosan baru terkait Diklat Penjenjangan Widyaiswara. Perekrutan Widyaiswara nantinya akan didelegasikan kepada lembaga-lembaga diklat terpilih untuk merekrut  widyaiswara. Usulan WI akan dimulai melalui BPSDM nya dan ketika telah siap dapat melakukan ujian kompetensi calon widyaiswara di LAN.

“Sistemnya saat ini sedang kita siapkan dan akan segera kita berlakukan,” jelasnya.  

Kepala LAN mengatakan, Rakorna Diklat ini antara lain memiliki sejumlah tujuan di antaranya memaparkan strategi percepatan pengembangan kompetensi ASN, meningkatkan sinergitas lembaga pelatihan dan pengembangan ASN lintas instansi dalam mengelola pelatihan bagi ASN, mendukung percepatan investasi SDM ASN serta mengidentifikasikan program bersma untuk pelatihan dan pengembangan ASN.

“Saya berharap melalui Rakornas ini kita dapat mengambil peran penting dalam pembangunan nasional dengan mengembangkan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan yang terstandar,  terakreditasi dan berlaku secara nasional,” tutupnya. (choky/mustofa/budiprayitno)

Rakornas Diklat yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya :

1.           Melakukan transformasi BPSDM atau Pusat pelatihan berbasis modal aparatur (human capital) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan global.

2.           Mendorong strategi co-production melalui pemetaan (mapping) dan pemanfaatan aset.

3.          Mempercepat pengembangan kompetensi teknis ASN yang didapat dengan sinergi program lintas lembaga dan daerah.

4.          Meningkatkan kapasitas lembaga melalui peningkatan kapasitas SDM pelatihan

5.          Meningkatkan pelayanan pelatihan berbasis teknologi informasi.

 

Jakarta – Sebanyak 37 orang calon pejabat fungsional analis kebijakan mengikuti proses seleksi dan uji kompetensi yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, di Gedung A Kantor LAN Jakarta, Rabu (29/11).

Kepala Bagian Administrasi Pusat Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Al Zuhruf menjelaskan, uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang diikuti para peseerta ini merupakan prasyarat yang harus dilalui oleh setiap peserta sebelum mereka menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Uji kompetensi ini dilakukan untuk menilai kompetensi para calon analis kebijakan sehingga analis kebijakan yang dihasilkan adalah yang benar-benar kapabel. Karena mereka nantinya akan memberikan rekomendasi kebijakan sesuai kepakarannya kepada para pengambil keputusan,” jelasnya.

Zuhruf menjelaskan, uji kompetensi yang dilakukan terhadap para peserta ini dilakukan dalam dua sesi. Pertama, uji kompetensi dilakukan melalui ujian tertulis dengan Sistem Uji Kompetensi Analis Kebijakan berbasis on line. Kedua, Wawancara terhadap peserta oleh Tim Penilai Pusat (TPP) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

“Seleksi ketat ini memang diperlukan untuk menjaring analis kebijakan yang berkualitas. Disamping juga sebagai bentuk respon dan solusi LAN dalam menyikapi kualitas kebijakan publik kita,” jelasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2017, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara telah melakukan seleksi terhadap 250 orang peserta. Seleksi kali ini yang diikuti 37 orang peserta terdiri dari 36 orang peserta dari Badan Kebijakan Fiskal dan 1 orang peserta dari Pemda Provinsi  Jambi. Uji kompetensi ini merupakan gelombang terakhir dari 7 Angkatan yang diproyeksikan pada tahun 2017. (aset/budiprayitno)

 

 

 

.

 

Jakarta – Jabatan Fungsional tertentu harus dimaknai sebagai tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada pemangku jabatan agar senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif untuk mendukung organisasi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder).

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat melantik sejumlah pejabat fungsional tertentu seperti Analis Kebijakan, Dosen serta Widyaiswara di lingkungan LAN, di Gedung A Kantor LAN Pusat Jakarta, Selasa (28/11).

Dr. Adi Suryanto mengatakan, aparatur sipil negara merupakan jabatan profesi. Karena itu harus diisi oleh para pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan profil jabatan tersebut.

“Kompetensi pejabat merupakan hal yang mutlak diperlukan agar ada korelasi antara jabatan yang diampu dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, kinerja aparatur sipil negara yang profesional dapat terwujud,” kata dia.

Menurut Kepala LAN, pelantikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya LAN untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, serta inovasi dan kajian.

Acara pelantikan didahului dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyumpahan yang disaksikan oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA serta Deputi Bidang Diklat aparatur Nasional, Dr. Muhammad Idris, M.Si. Diakhir pelantikan, Kepala LAN memberikan ucapan selamat kepada para pegawai yang dilantik sebagai pejabat fungsional. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan acara "Launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi" di Gedung LAN, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Menurut Kepala LAN, kegiatan peluncuran indeks persepsi inovasi pelayanan publik sangat relevan dengan perbaikan pelayanan publik yang menjadi program prioritas pemerintah.

“Indeks ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan sebagai acuan dalam penguatan kinerja inovasi pelayanan publik atas dimensi atau unsur yang dipandang lemah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai data dasar kinerja kementerian, lembaga dan daerah untuk menentukan arah kebijakan pengembangan inovasi pemerintah,” katanya.

Indeks persepsi pelayanan publik adalah hasil penilaian secara komprehensif terhadap inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah. Adanya pengukuran terhadap indeks persepsi inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah kementerian/lembaga dan daerah, BUMN serta BUMD dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan inovasi pelayanan publik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah menjadi bagian dari laboratorium inovasi yang digagas LAN. Menurut dia, upaya perbaikan kualitas pelayanan publik harus segera dilakukan agar memberikan dampak yang optimal.

“Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan bidang administrasi yang kewenangan penyelenggaraannya masih menjadi monopoli pemerintah," katanya.

Hasil nyata dari kinerja pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business di Indonesia dari sebelumnya peringkat 91, kini naik menjadi 72 tahun 2017. Pemeringkatan tersebut dilakukan pada 189 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.

Kendati peringkat kemudahan berbisnis naik, namun dalam kualitas pelayanan publik di Indonesia saat ini masih rendah untuk wilayah ASEAN.

“Dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam, kemudahan bisnis di Indonesia masih kalah jauh. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tersebut masih jauh dari target,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Kepala LAN, harus segera diperbaiki dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Demikian juga dengan kualitas ASN. 

“Dulu dianggap ASN itu adalah makhluk yang tidak berinovasi, tapi hari ini kita semua bisa membuktikan bahwa ASN Indonesia mampu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, jangan jadi ASN,” pungkasnya. (humas)